Soal Natuna, Moeldoko Klaim Tak Ganggu Investasi Bersama Cina

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di Kompleks Parlemen, Senayan pada Rabu, 13 November 2019. TEMPO/Dewi Nurita

    Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di Kompleks Parlemen, Senayan pada Rabu, 13 November 2019. TEMPO/Dewi Nurita

    TEMPO.CO, Jakarta- Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko, mengatakan pemerintah telah bertemu dengan perwakilan Kedutaan Besar Cina untuk Indonesia guna membicarakan isu soal kapal Negeri Tirai Bambu masuk ke wilayah Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia di Natuna Utara. Menurutnya, kejadian ini tidak akan mempengaruhi hubungan kedua negara dari sektor investasi yang sedang digalakkan oleh Indonesia.

    "Saya yakin perwakilan juru bicara kementerian luar negeri atau Duta Besar (Cina) menyatakan bahwa menempatkan Indonesia sebagai partner strategic dan memiliki hubungan kerja sama  menyambut ke depan," ujar Moeldoko di Hotel Aryaduta, Jakarta, Kamis, 9 Januari 2020.

    Ia mengatakan, bahwa saat ini hubungan Indonesia dengan Cina sudah kembali membaik. Ketegangan antara kedua negara telah mereda.

    Moeldoko menjelaskan, terkait proyek investasi bersama dengan Cina seperti Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) tidak mengalami kendala akibat kejadian beberapa waktu lalu tersebut.

    Sebelumnya, Duta Besar Cina untuk Indonesia, Xiao Qian, mengibaratkan hubungan Negeri Tirai Bambu dengan Indonesia dalam memandang masalah perairan Natuna Utara seperti teman baik yang sedang berbeda perspektif. Xiao mengatakan Indonesia adalah sahabat Cina, namun keduanya memiliki pandangan yang berlainan saat melihat persoalan Laut Natuna.

    "Kami punya hubungan yang sangat baik di banyak area. Tapi teman baik kadang punya perspektif yang berbeda. Kami bisa menyelesaikan masalah ini," ujar Xiao di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Rabu, 8 Januari 2020.

    Ihwal kemungkinan persoalan ini menimbulkan ketegangan dua negara dan mengganggu laju investasi, Xiao tak mau berkomentar banyak. Ia hanya memastikan bahwa perkara kedaulatan ini tidak akan mempengaruhi hubungan ekonomi kedua negara. "Saya tak berpikir demikian," ucapnya.

    EKO WAHYUDI l FRANCISCA CHRISTY ROSANA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Hasil Sensus 2020 yang Menentukan Penentuan Kebijakan Pembangunan

    Akan ada perbedaan pada penyelenggaraan sensus penduduk yang ketujuh di tahun 2020. Hasil Sensus 2020 akan menunjang penentuan kebijakan pembangunan.