Bos Baru Garuda Disarankan Tiru Kepemimpinan Jonan Perbaiki KAI

Direktur Utama PT. KAI, Ignasius Jonan. Tempo/Arnold Simanjuntak

TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat transportasi Djoko Setijowarno menyarankan kepada pemimpin yang kelak menempati direksi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. untuk mencontoh dan meniru kepemimpinan Ignasius Jonan dalam memajukan PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI.

"Kepemimpinan Ignasius Jonan dalam membenahi dan memajukan PT KAI mungkin bisa ditiru oleh sosok-sosok pemimpin pengganti di direksi Garuda," ujar Djoko Setijowarno saat dihubungi, Ahad, 8 Desember 2019.

Djoko juga berharap Menteri BUMN Erick Thohir dapat menempatkan mantan Menteri ESDM Jonan sebagai pimpinan direksi di maskapai pelat merah tersebut. "Secara umum, kriteria sosok pemimpin yang layak ditempatkan di Garuda haruslah jujur dan tidak korup. Kalau masih memikirkan kemewahan dirinya, jangan jadi direksi BUMN," kata Djoko.

Lebih jauh Djoko menyatakan, sosok pemimpin yang diperlukan tak melulu harus sesuai kompetensi dengan ilmunya namun membutuhkan orang-orang dengan potensi lintas kompetensi atau keahlian serta mau belajar segala hal. Artinya, sosok pemimpin direksi yang ahli dalam kompetensi finansial mau belajar hal-hal teknis penerbangan, begitu pula mereka yang jago dalam hal teknis mau belajar finansial dan bisnis penerbangan.

Sosok pemimpin dengan potensi lintas keahlian dan mau belajar segala hal tersebut, menurut Djoko, sangat diperlukan oleh Garuda agar dapat bertahan dan terbang tinggi di tengah persaingan bisnis penerbangan nasional maupun internasional yang penuh gejolak. "Namun jangan lupakan aspek pelayanan, yang namanya sektor transportasi itu bicara pelayanan dan juga keselamatan," ujar Djoko.

Kemajuan PT KAI sebelumnya di masa Jonan, menurut Djoko, bisa dijadikan contoh bagaimana aspek pelayanannya meningkat dan diikuti aspek keselamatannya. Hal ini terlihat dari angka kecelakaan kereta api yang menurun. 

Menteri BUMN Erick Thohir bersama Dewan Komisaris PT Garuda Indonesia sebelumnya memberhentikan sementara direksi perusahaan penerbangan plat merah yang terkait secara langsung dan tidak langsung kasus penyelundupan motor Harley Davidson dan sepeda Brompton melalui pesawat baru.

Komisaris Utama Garuda Indonesia Sahala Lumban Gaol memastikan seluruh keputusan ini sudah dilaksanakan sesuai dengan tata kelola yang berlaku di Garuda Indonesia sebagai perusahaan terbuka. Dewan Komisaris PT Garuda Indonesia juga memastikan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) untuk mengganti direksi yang terlibat kasus penyelundupan Harley Davidson akan dilakukan dalam 45 hari.

Seiring dengan itu, belakangan juga santer muncul tiga nama yang disebut-sebut sebagai calon pengganti bekas Direktur Utama PT Garuda Indonesia Persero Tbk, I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra atau Ari Askhara. Kabar itu beredar kuat di kalangan internal perusahaan pelat merah. Dua nama calon di antaranya berasal dari internal perusahaan dan satu lainnya dari kalangan eksternal.

Pengamat penerbangan Arista Admajati mengatakan ketiganya adalah Direktur Utama Angkasa Pura I Faik Fahmi, Direktur Utama Citilink Indonesia Juliandra Nurtjahjo, dan mantan Menteri ESDM Ignasius Jonan. Faik dan Juliandra berasal dari kalangan internal Garuda. Sedangkan Jonan muncul sebagai nama dari kalangan eksternal.

ANTARA | FRANCISCA CHRISTY






Petrokimia Gresik Resmikan Sekolah Makmur, Erick Thohir: Jaga Kedaulan Pangan Indonesia

2 jam lalu

Petrokimia Gresik Resmikan Sekolah Makmur, Erick Thohir: Jaga Kedaulan Pangan Indonesia

Petrokimia Gresik meresmikan program Sekolah Makmur yang ditandai dengan pemberangkatan 30 Taruna Makmur ke berbagai daerah, dari Gresik, Jawa Timur.


Bos INKA Curhat Ribuan Kereta Uzur: Angkutan Penumpang Biasanya Kurang Feasible

6 jam lalu

Bos INKA Curhat Ribuan Kereta Uzur: Angkutan Penumpang Biasanya Kurang Feasible

Direktur Utama PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA Budi Noviantoro menceritakan saat ini ada ribuan kereta yang umurnya terlampau tua atau uzur


Tidak Perlu Lagi Pakai KTP, PT KAI Uji Coba Face Recognition Boarding Gate di Stasiun Bandung

1 hari lalu

Tidak Perlu Lagi Pakai KTP, PT KAI Uji Coba Face Recognition Boarding Gate di Stasiun Bandung

PT KAI melakukan uji coba face recognition boarding gate untuk memudahkan dan memangkas antrean penumpang.


Terpopuler Bisnis: Investasi Lebih Baik dari Menabung saat Resesi, Inflasi Kuartal IV Tembus 7 Persen

1 hari lalu

Terpopuler Bisnis: Investasi Lebih Baik dari Menabung saat Resesi, Inflasi Kuartal IV Tembus 7 Persen

Berita terpopuler ekonomi bisnis kemarin dimulai dari perencana keuangan menyarankan masyarakat untuk menghindari menabung di bank saat resesi.


Ini Kata Mahasiswa yang Dikunjungi Jokowi di BUMN Startup Day

1 hari lalu

Ini Kata Mahasiswa yang Dikunjungi Jokowi di BUMN Startup Day

Pertamina mengusung lima tim jebolan Pertamuda 2021 di ajang kegiatan BUMN Startup Day. Seluruhnya digawangi mahasiswa: Unair, UI, UGM, UB.


Erick Thohir Tunjuk Heru Handayanto Jadi Direktur Keuangan Baru IFG

1 hari lalu

Erick Thohir Tunjuk Heru Handayanto Jadi Direktur Keuangan Baru IFG

Kementerian BUMN yang dipimpin Erick Thohir menetapkan Heru Handayanto sebagai direktur keuangan di IFG.


Wamen BUMN Jelaskan Cerita Garuda Indonesia Cetak Laba Rp 57 T

1 hari lalu

Wamen BUMN Jelaskan Cerita Garuda Indonesia Cetak Laba Rp 57 T

Wamen BUMN membahas keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA) menjadi untung.


Sebut Utang BUMN Rp 1.500 T Masih Sehat, Ini Penjelasan Erick Thohir

1 hari lalu

Sebut Utang BUMN Rp 1.500 T Masih Sehat, Ini Penjelasan Erick Thohir

Erick Thohir mengungkapkan jumlah utang BUMN cukup sehat meski menembus Rp1.500 triliun.


Staf Khusus Erick Thohir Sebut PMN Tidak Digelontorkan untuk BUMN Rugi

1 hari lalu

Staf Khusus Erick Thohir Sebut PMN Tidak Digelontorkan untuk BUMN Rugi

Arya menampik anggapan bahwa PMN digelontorkan untuk perusahaan pelat merah yang minus.


Hukum Pidana dalam Perkara PKPU dan Kepailitan

2 hari lalu

Hukum Pidana dalam Perkara PKPU dan Kepailitan

Dalam praktiknya, tidak jarang ditemukan seseorang atau badan hukum yang terkena kasus PKPU atau pailit dan bersamaan telah dalam proses penyidikan.