Gerindra Tak Masalah Ahok Jadi Bos BUMN, Asal...

Reporter:
Editor:

Rahma Tri

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama atau Ahok tiba di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin, 26 Agustus 2019. Ahok menghadiri acara pelantikan Anggota DPRD DKI Jakarta. TEMPO/Muhammad Hidayat

    Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama atau Ahok tiba di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin, 26 Agustus 2019. Ahok menghadiri acara pelantikan Anggota DPRD DKI Jakarta. TEMPO/Muhammad Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi IV Partai Gerindra Andre Rosiade mengatakan partainya tidak masalah jika mantan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ditunjuk menjadi petinggi Badan Usaha Milik Negara. Namun, Andre mensyaratkan, penunjukan tersebut sesuai aturan yang berlaku.

    Menurut Andre penunjukan Ahok merupakan hak prerogatif dari Menteri BUMN Erick Thohir sebagai representatif saham pemerintah. "Itu kan haknya Pak Menteri ya sesuai UU no 19 tahun 2003 tentang BUMN bahwa itu haknya menteri untuk mengangkat dan memberhentikan seseorang di pengurus BUMN. Karena kan UU  no 19 tahun 2003 mengatur bahwa wewenang menteri BUMN sebagai representatif saham pemerintah di BUMN," kata dia saat dihubungi Bisnis, Senin 18 November 2019.

    Andre juga menyarankan Menteri BUMN Erick Thohir untuk memanggil secara khusus dan bertemu dengan Ahok. Menurut Andre hal pemanggilan khusus itu dilakukan agar Ahok tidak seenaknya seperti waktu masih menjabat sebagai Gubernur DKI beberapa tahun silam.

    "Kalau bisa kita ingin Pak Erick thohir memanggil khusus bapak Ahok, agar jangan lagi petantang petenteng seperti waktu jadi Gubernur DKI," kata dia.

    Andre mengatakan jangan sampai nantinya saat Ahok terpilih memimpin BUMN, justru menimbulkan kekisruhan dengan karakternya tersebut. Pasalnya, tujuan dipilihnya Ahok adalah agar tercapainya BUMN yang memiliki tata kelola baik, transparan, dan akuntabel.

    "Jangan sampai nanti Pak Ahok memimpin karena karakter dan perilaku masih sama memaki orang bentak-bentak orang akhirnya bukan perbaikan malah kekisruhan," katanya. Dia berharap, karakter memaki dan membentak itu tidak dibawa oleh Ahok saat nantinya menduduki kursi tertinggu perusahaan plat merah.

    Sebelumnya, mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan mempublikasikan tulisannya tentang rencana penunjukan Ahok sebagai petinggi salah satu BUMN. Dahlan menyebut, perusahaan perlu ketenangan untuk bisa maju.

    Menanggapi pernyataan Dahlan, staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara Arya Sinulingga mengatakan bahwa mantan Direktur Utama PT PLN (Persero) di masa pemerintahan SBY itu juga termasuk sosok yang kerap membuat heboh. Kehebohan itu sering ditunjukkannya, baik waktu menakhodai PT Perusahaan Listrik Negara alias PLN, maupun kala memimpin Kementerian BUMN.

    "Mungkin Pak Dahlan lupa bahwa dia juga suka buat kehebohan. Coba tanya, apakah membuat kehebohan itu makin bagus enggak yang dipegang?" kata Arya di Kantor Kementerian BUMN, Senin, 18 November 2019.

    Kabar Ahok akan menjadi Komisaris Utama Pertamina itu merebak setelah bekas Gubernur DKI Jakarta itu datang memenuhi undangan Menteri BUMN Erick Thohir. Dalam pertemuan selama satu setengah jam itu, Ahok mengaku banyak berdiskusi dengan Erick seputar perusahaan BUMN.

    BISNIS | CAESAR AKBAR

     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Donald Trump dan Para Presiden AS yang Menghadapi Pemakzulan

    Donald Trump menghadapi pemakzulan pada September 2019. Hanya terjadi dua pemakzulan terhadap presiden AS, dua lainnya hanya menghadapi ancaman.