TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim bisa mempergunakan anggaran belanja pendidikan secara efektif.
"Kita akan lihat bagaimana inisiatif beliau di dalam mengefektifkan belanja-belanja pendidikan yang sebagian besar adalah dalam bentuk dana alokasi khusus non fisik untuk operasional sekolah," ujar Sri Mulyani di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Kamis, 14 November 2019.
Ia mengharapkan Nadiem untuk bisa berkomunikasi dengan pemerintah daerah. Sehingga penggunaan anggaran pendidikan melalui DAK non-fisik bisa betul-betul efektif meningkatkan kualitas pendidikan. Pada tahun 2020, DAK non-fisik akan mencapai Rp 130,3 triliun atau meningkat 4,6 persen dari tahun 2019.
Pada periode kedua Presiden Joko Widodo ini, pemerintah memang menaruh fokus salah satunya kepada pengembangan sumber daya manusia. "Jangan lupa, Indonesia maju hanya bisa terjadi kalau manusianya memiliki pendidikan, pengetahuan, skill, dan juga karakter, serta etos kerja yang baik, jadi fokusnya manusia yang harus menjadi baik," ujar Sri Mulyani.
Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani juga menjelaskan kepada para perwakilan pemerintah daerah bahwa tujuan pemberian Dana Alokasi Khusus Non Fisik adalah agar seluruh daerah memiliki tingkat dan kualitas layanan yang relatif sama. Dengan demikian, rakyat bisa merasakan bahwa negara hadir.
"Hadirnya adalah dengan kualitas yang relatif sama," ujar Sri Mulyani. Dan kehadiran itu pun, menurut dia, terutama berfokus kepada sumber daya manusia dari sisi pendidikan.
Sebelumnya, Nadiem juga mendapat tugas langsung dari Presiden Jokowi. Ia diminta memastikan penyaluran Kartu Indonesia Pintar (KIP), KIP Kuliah, dan program-program beasiswa tepat sasaran. Dia pun ditugasi untuk menjamin agar jangan sampai ada siswa putus sekolah karena terantuk biaya.
Jokowi juga memerintahkan Nadiem menyusun sistem pendidikan yang bisa merespons dengan cepat perubahan dunia. Ia ingin sistem yang fleksibel dan adaptif terhadap perubahan. Perintah ketiga Jokowi ke Nadiem adalah membuat terobosan dengan memanfaatkan infrastruktur dan teknologi untuk mendorong pemerataan akses pendidikan.
Presiden juga menyampaikan perintah keempatnya, yaitu Kementerian Pendidikan segera memperbaiki sekolah-sekolah yang rusak. Menurut Jokowi, meski perbaikan sekolah ranah pemerintah daerah, Nadiem Makarim bisa membuat program bersama perbaikan gedung sekolah.
AHMAD FAIZ