OJK Kaji Permohonan Dana Talangan PT Asuransi Jiwasraya

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Wimboh Santoso meninggalkan gedung KPK setelah pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 13 November 2018. Wimboh Santoso diperiksa sebagai saksi untuk pengembangan penyelidikan kasus tindak pidana korupsi aliran dana bailout Bank Century yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 6,7 triliun. TEMPO/Imam Sukamto

    Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Wimboh Santoso meninggalkan gedung KPK setelah pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 13 November 2018. Wimboh Santoso diperiksa sebagai saksi untuk pengembangan penyelidikan kasus tindak pidana korupsi aliran dana bailout Bank Century yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 6,7 triliun. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan atau OJK tengah mempelajari permohonan dana talangan atau bailout dari PT Asuransi Jiwasraya (Persero) senilai Rp32,89 triliun. 

    Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) OJK Riswinandi menjelaskan bahwa isu bailout tersebut masih menjadi pembahasan regulator. Dia sendiri menyatakan belum mengetahui permohonan tersebut secara detil.

    "Masih kami omongkan, belum final. Makanya lihat datanya, saya juga masih pelajari. Saya mesti lihat dulu," ujar Riswinandi pada Senin 11 November 2019.

    OJK, kata dia, akan mempelajari terlebih dahulu perkembangan kasus dan penyelesaian masalah Jiwasraya. Namun, Riswinandi tidak menyatakan kemungkinan adanya penetapan tersangka dari masalah tersebut.

    Riswinandi yang ditemui dalam acara Ulang Tahun Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) di Jakarta enggan berkomentar lebih lanjut soal Jiwasraya. Dia pun enggan menanggapi pertanyaan soal batalnya rapat OJK bersama Komisi XI DPR pada Kamis lalu, 7 November 2019.

    "Tanyakan ke sana dong, saya tidak berhak menjawab. Saya enggak mau ada komentar," ujar Riswinandi.

    Anggota Komisi XI DPR Rudi Hartono Bangun menjelaskan bahwa Komisi XI menolak berlangsungnya rapat tersebut karena tidak terdapat Komisioner OJK yang hadir, sesuai undangan DPR. Rapat tersebut mengagendakan pembahasan mengenai masalah Jiwasraya dan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912.

    "Yang hadir itu bawahannya, eselon berapa, terus ditolak oleh kawan-kawan Komisi XI, karena yang diundang [Komisioner OJK] tidak hadir, yang tidak punya wewenang. Pembahasan tidak sampai satu jam, terus pulang," ujar Rudi, Kamis 7 November 2019.

    Dalam rapat tersebut, menurut Rudi, pihak Jiwasraya menyampaikan permohonan bailout senilai Rp32,89 triliun untuk mengembalikan risk based capital (RBC) menjadi 120 persen. Berdasarkan data yang diterima awak media, RBC per 30 September tercatat sebesar -805 persen.

    Angka tersebut tercatat merosot dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, yakni pada 2017 sebesar 123 persendan pada 2018 menurun menjadi -282 persen.

    Pada 2017, total aset Jiwasraya tercatat senilai Rp45,68 triliun, lalu menurun pada 2018 menjadi Rp36,23 triliun, kemudian per 30 September 2019 posisinya menjadi sebesar Rp25,68 triliun.

     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Perjalanan Pemakzulan Donald Trump Dari Ukraina Ke Kongres AS

    Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat mencetuskan penyelidikan untuk memakzulkan Presiden Donald Trump. Penyelidikan itu bermula dari Ukraina.