PUPR Sebut Realisasi Pembiayaan KPBU di Periode I Jokowi Rendah

Reporter:
Editor:

Rahma Tri

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Suasana pembangunan proyek LRT saat pemerintah menginstruksikan pemberhentian sementara proyek infrastruktur layang, di Jalan Rasuna Said, Jakarta, 21 Februari 2018. Kementerian PUPR tetap menjamin pembekuan sementara itu tidak akan mengganggu target penyelesaian proyek tersebut. TEMPO/Amston Probel

    Suasana pembangunan proyek LRT saat pemerintah menginstruksikan pemberhentian sementara proyek infrastruktur layang, di Jalan Rasuna Said, Jakarta, 21 Februari 2018. Kementerian PUPR tetap menjamin pembekuan sementara itu tidak akan mengganggu target penyelesaian proyek tersebut. TEMPO/Amston Probel

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah berupaya menarik lebih banyak realisasi kerja sama pemerintah dan badan usaha alias KPBU dalam pembiayaan infrastruktur dalam lima tahun ke depan. Sebab, pada periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi, angka tersebut belum cukup tinggi.

    "Kalau melihat angka, realisasi PPP (KPBU) di sektor PUPR dalam lima tahun kemarin masih rendah, kami mendorong realisasi yang lebih besar," ujar Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Eko D Heripoerwanto dalam diskusi di Jakarta International Expo, Jakarta, Rabu, 6 November 2019.

    Beberapa proyek yang dibangun dengan sistem KBPU di antaranya adalah pada suplai air, realisasi KPBU baru 19 persen dari total kebutuhan investasi sekitar Rp 20 triliun. Pada pembangunan jalan tol yang membutuhkan biaya Rp 500 triliun, realisasi KPBU baru 28 persen.

    Pembiayaan memang masih menjadi tantangan bagi pemenuhan target infrastruktur sektor PUPR dalam lima tahun ke depan. Sebab, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya akan memenuhi sekitar sepertiga dari kebutuhan pembangunan.

    Berdasarkan paparan, kebutuhan investasi infrastruktur sektor PUPR periode 2020-2024 adalah sebanyak Rp 2.058 triliun. Sementara anggaran yang tersedia dari APBN hanya Rp 623 triliun. Sehingga ada gap pembiayaan sekitar Rp 1.435 triliun.

    Ke depannya, Eko mengatakan, pemerintah akan mengubah strategi dalam mencari pembiayaan proyek-proyek tersebut. "Dulu yang diutamakan pembiayaan APBN sisanya ditawarkan. Tapi sekarang kami akan menawarkan dulu melalui KPBU, baru sisanya APBN," kata dia.

    Ia mengatakan, Kementerian PUPR saat ini menangani 120 proyek strategis nasional atau proyek mayor dengan kebutuhan biaya Rp 864 triliun. 

    Sebelumnya, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Kennedy Simanjuntak mengatakan langkah Presiden Jokowi yang masih memprioritaskan pembangunan infrastruktur dalam lima tahun ke depan. Kennedy mengatakan pembangunan infrastruktur Indonesia masih penting karena saat ini cukup jauh dari level dunia.

    "Infrastruktur kita masih jauh dari level dunia, kalau kita lihat, stok infrastruktur kita baru 43 persen dari Produk Domestik Bruto," ujar Kennedy dalam diskusi di Jakarta International Expo, Jakarta, Rabu, 6 November 2019. Ia mengatakan di level dunia, stok infrastruktur berada di kisaran 70 persen dari Produk Domestik Bruto

    Targetnya, tutur Kennedy, dalam lima tahun ke depan, stok infrastruktur di Tanah Air bisa digenjot naik ke angka 50 persen. Ia mengatakan investasi yang dibutuhkan untuk mengangkat jumlah stok infrastruktur Indonesia dari 43 persen ke 50 persen adalah sebesar Rp 6.445 triliun. "Dari mana uangnya akan menjadi diskusi," ujarnya. 

    Secara umum pembiayaan pembangunan infrastruktur itu akan dipenuhi antara lain 37 persen dari pemerintah, 21 persen dari Badan Usaha Milik Negara, dan 42 persen dari swasta. "Kita akan beralih dari sebelumnya mengandalkan pemerintah, ke swasta dan BUMN," kata Kennedy.

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Dampak Screen Time pada Anak dan Cara Mengontrol

    Sekitar 87 persen anak-anak berada di depan layar digital melebihi durasi screen time yang dianjurkan.