TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Kantor Bea Cukai Bekasi, Yanti Sarmuhidayanti, menyebut menjamurnya barang illegal yang masuk ke dalam negeri bisa jadi salah satu penyebab deflasi lima bulan beruntun. Barang ilegal yang dimaksud adalah Barang Kena Cukai (BKC) yang masuk secara ilegal tanpa cukai, seperti rokok dan minuman beralkohol. “Bisa juga (menyebabkan deflasi),” ujar Yanti ketika ditemui selepas agenda pemusnahan BKC illegal pada Rabu, 09 Oktober 2024 di Cibitung, Bekasi.
Yanti mengatakan, masuknya barang-barang ilegal bisa mengganggu sendi-sendi perekonomian bangsa. Hal ini karena potensi penerimaan negara yang seharusnya didapatkan lewat cukai, justru tidak bisa didapatkan. Apalagi menurutnya, perekonomian Indonesia sedang tidak baik-baik saja. “Perekonomian negara Indonesia mungkin saat ini belum baik-baik saja. Kita butuh untuk (menggali) penerimaan yang lebih besar lagi,” ucapnya.
Ia mengatakan, daya beli kelas menengah saat ini sedang menurun. Bahkan, deflasi terjadi lima bulan berturut-turut. Menurutnya, kondisi tersebut membuat masyarakat cenderung memilih membeli produk dengan harga lebih murah. Celah ini menurut Yanti menjadi peluang masuknya barang-barang ilegal.
“Mau enggak mau karena dia tidak bisa membeli harga yang gede, maka dia membeli harga yang lebih rendah. Di mana pasaran harga yang rendah itu dimasukilah oleh rokok-rokok illegal,” kata Yanti.
Oleh karena itu, Yanti dan Bea Cukai Bekasi kemudian melakukan agenda pemusnahan BKC ilegal dengan total nilai barang ilegal tersebut mencapai Rp 7,1 miliar rupiah. Ia berharap hal ini mampu memberikan efek jera sehingga tingkat peredaran barang ilegal di wilayah Bekasi makin menurun.
Bila penurunan peredaran barang ilegal tercapai, ekosistem usaha berkeadilan bisa terwujud bagi pelaku usaha yang patuh. Ia juga mengharapkan ada peningkatan permintaan terhadap produk legal yang dapat mendorong produksi, distribusi, dan pemasaran produk legal sehingga diharapkan mampu meningkatkan penerimaan cukai.
Pilihan Editor: Pertemuan Jokowi - Prabowo, Bahas Peluang PDIP Masuk Pemerintahan Selanjutnya?
