Sementara itu, ekonom Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira meminta Jokowi-Ma'ruf dalam 100 hari pertama pemerintahan memastikan terjaganya daya beli masyarakat agar pertumbuhan ekonomi domestik tidak semakin melambat dan tetap berada di kisaran 5,1 persen pada tahun ini dan juga tahun depan.
Maka itu, Bhima meminta Jokowi-Ma'ruf kembali mengkaji rencana kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan rencana pencabutan subsidi listrik kelompok 900 VA. "Kebijakan untuk pencabutan subsidi listrik kelompok 900 VA, misalnya harus dievaluasi ulang. Begitu juga dengan kenaikan iuran BPJS karena berisiko melemahkan daya beli," ujarnya.
Sejalan dengan upaya untuk menjaga daya beli, keberlanjutan pembangunan infrastruktur juga perlu dipastikan Jokowi-Ma'ruf. Proyek pembangunan infrastruktur menjadi stimulus ekonomi karena membuka lapangan kerja dan menggerakkan sektor ekonomi riil, termasuk bagi perekonomian di daerah.
Dengan begitu, kebijakan ekonomi dapat berjalan inklusif ke seluruh lapisan masyarakat. "Mulai dari bandara sampai jalan tol yang utilitasnya masih rendah bisa dioptimalkan, sehingga biaya logistik bisa turun ke bawah 20 persen. Janji pengembangan sumber daya manusia (SDM) pun bisa dilakukan secara paralel," kata Bhima.
Pada Senin atau sehari setelah pelantikan Jokowi-Ma'ruf, Kepala Negara memanggil beberapa tokoh ke Istana Kepresidenan sebagai bagian penyusunan kabinet. Tokoh-tokoh yang datang ke Istana dari Senin pagi hingga siang adalah Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, pendiri aplikasi transportasi Go-Jek, pengusaha Erick Thohir, pengusaha media Wishnutama, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Bupati Minahasa Selatan Tetty Paruntu.
ANTARA
