TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Kota Bogor masih terus melakukan berbagai kajian sebelum menerapkan moda transportasi trem, sekaligus menjadi pengumpan bagi lintas rel terpadu (LRT) di Kota Bogor.
Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim mengatakan, paling tidak ada empat pihak yang masih melakukan kajian terkait penerapan trem di Kota Bogor dan pihaknya masih menunggu hasilnya.
Dia menjelaskan keempat pihak itu adalah Atase Perhubungan di Konjen RI di Den Haag Belanda. "Atase Perhubungan di KJRI itu masih melakukan kajian teknis, soal rencana hibah 24 unit trem dari Pemerintah Utrech, Belanda, ke Pemerintah Kota Bogor," katanya seperti dikutip Antara, Rabu, 16 Oktober 2019.
Pihak kedua, kajian teknis yang dilakukan oleh Colas Rail, sebuah perusahaan jasa penyedia sistem perkeretaapian dari Prancis. Colas Rail yang peduli terhadap hibah trem dari Belanda ke Kota Bogor dan melakukan kajian teknis kelayakan penerapan trem di Kota Bogor.
Menurut Dedie, Colas Rail melakukan kajian dalam beberapa aspek dan membutuhkan waktu sekitar 8 bulan. "Pemerintah Kota Bogor, masih menunggu kajian dari Colas Rail ini," katanya.
Pihak ketiga, kajian dari PT Industri Kereta Api (Inka) yang melakukan kajian teknis trem dan penyediaan lahannya. Kemudian, pihak keempat, kajian dari Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ).
Menurutnya, BPTJ juga melakukan kajian keterpaduan antar-moda transportasi di Kota Bogor, termasuk keterpaduan trem dengan LRT yang rencanannya akan dioperasikan sampai ke Terminal Baranangsiang.
"Ada banyak aspek yang dilakukan kajian, sehingga pada saatnya sudah benar-benar siap diterapkan," kata Dedie.
Dia memperkirakan, trem di Kota Bogor akan diterapkan mulai 2023, dengan membangun delapan halte pemberhentian yakni, di Jalan Suryakencana, di depan Bogor Trade Mall (BTM), di Jalan Paledang, di depan Alun-Alun Bogor, di Sempur, di Lippo Kebun Raya Bogor, di depan Rumah Sakit PMI dan Terminal Baranang Siang.
