Alokasi Belanja Teknologi Indonesia 0,1 Persen dari PDB

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo saat peresmian pengoperasian Palapa Ring di Istana Negara, Jakarta, Senin 14 Oktober 2019. TEMPO/Subekti.

    Presiden Joko Widodo saat peresmian pengoperasian Palapa Ring di Istana Negara, Jakarta, Senin 14 Oktober 2019. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan meski memiliki potensi besar, belanja infrastruktur teknologi komunikasi dan informasi Indonesia kurang kompetitif dibandingkan negara lain. Belanja ICT Indonesia, katanya, hanya sekitar 0,1 persen dari produk domestik bruto (PDB). “Thailand bisa 0,3 persen dan Malaysia bisa 0,6 persen,” kata dia di Istana Negara Jakarta, Senin 14 Oktober 2019.

    Hal inilah yang membikin perlu waktu agak lama agar pembangunan infrastruktur digital ekonomi di Tanah Air bisa bersaing. Rudiantara mengatakan masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan pemerintah dalam menyediakan infrastruktur internet di dalam negeri. Pernyataan itu merujuk pada rampungnya proyek Palapa Ring atau infrastruktur dasar fiber optik internet yang baru diresmikan, kemarin.

    Palapa Ring hanya bisa menjangkau 514 kota/kabupaten di Indonesia. Di luar kawasan tersebut, melansir Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika (BAKTI) — badan layanan umumKementerian Komunikasi dan Informatika, masih banyak wilayah pelosok yang belum tersentuh internet. Tak kurang dari 20 juta jiwa warga yang menghuni kawasan terluar dan tak terjangkau tersebut.

    Untungnya, minimnya alokasi anggaran tersebut bisa diakali oleh BAKTI yang mengolah dana universal service obligation dari setoran 1,25 persen pendapatan kotor tahunan operator telekomunikasi yang bisa menyentuh Rp 3 triliunan. Namun besarnya kebutuhan membangun infrastruktur internet di Indonesia, angka tersebut tak cukup. Palapa Ring saja sendiri menghabiskan Rp 7 triliun.

    “Kita sudah tahap bangun satelit, tahun depan harus sudah disiapkan lagi,” kata Rudiantara. Untuk menutupi kekurangan anggaran, pemerintah menggunakan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha untuk kedua proyek tersebut. Total kebutuhan dana untuk tiga satelit yang direncanakan tersebut mencapai Rp 22 triliun.

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jejak Ahok, dari DPRD Belitung hingga Gubernur DKI Jakarta

    Karier Ahok bersinar lagi. Meski tidak menduduki jabatan eksekutif, ia akan menempati posisi strategis: komisaris utama Pertamina.