Penerimaan Pajak Turun, Apindo Minta DJP Tak Agresif Kejar WP

Reporter:
Editor:

Rahma Tri

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wajib pajak melaporkan SPT pajak di kantor pelayanan di kawasan Sudirman, Jakarta, Rabu, 11 Juli 2018. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan penerimaan pajak bisa menjadi tulang punggung agar suatu negara dapat menjalankan fungsi sebagai penjaga kedaulatan. TEMPO/Tony Hartawan

    Wajib pajak melaporkan SPT pajak di kantor pelayanan di kawasan Sudirman, Jakarta, Rabu, 11 Juli 2018. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan penerimaan pajak bisa menjadi tulang punggung agar suatu negara dapat menjalankan fungsi sebagai penjaga kedaulatan. TEMPO/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Turunnya penerimaan pajak (shortfall) membuat pemerintah berupaya menggenjotnya dengan aktivitas extra effort. Namun, kalangan pengusaha justru keberatan dengan upaya luar biasa untuk mengejar wajib pajak tersebut.

    Ketua Komite Perpajakan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Siddhi Widyaprathama beralasan, kondisi ekonomi sedang banyak tekanan internal maupun eksternal yang di luar keinginan pengusaha. "Sebaiknya extra effort diminimalisir karena nanti membuat situasi tambah tidak kondusif," kata Siddhi kepada Bisnis.com, Selasa 8 Oktober 2019.

    Menurut Siddhi, pemerintah sebenarnya masih memiliki banyak cara untuk mendorong stabilitas anggaran untuk menutup kekurangan penerimaan pajak. Salah satunya, kata dia, bisa dilakukan dengan melakukan efisiensi anggaran misalnya pengeluaran atau belanja atas proyek negara yang tidak mendesak bisa ditunda sementara.

    "Sehingga defisit tidak terlalu melebar, sampai situasi lebih stabil," ujarnya.

    Dalam catatan Bisnis.com, wajib pajak yang bakal menjadi sasaran extra effort maupun peningkatan kepatuhan adalah wajib pajak (WP) badan dan wajib pajak orang pribadi (orang kaya).

    Kedua WP tersebut menjadi prioritas karena sampai akhir September 2019, rasio kepatuhan formal WP badan hanya sebesar 61 persen atau 900.936 badan. Sementara itu, rasio kepatuhan WP orang kaya lebih rendah dari WP badan yakni pada kisaran 59,3 persen atau 1,9 juta orang.

    Sebelumnya, pemerintah diminta untuk segera mengambil langkah antisipasi terhadap risiko penurunan penerimaan pajak atau shortfall pajak yang lebih besar dan akan terjadi pada akhir tahun ini. Partner DDTC Fiscal Research Bawono Kristiaji mengatakan seharusnya tren pelemahan penerimaan pajak bisa menjadi pelajaran bagi otoritas pajak dalam pencapaian target penerimaan pada masa depan. Caranya, bisa dengan memperkuat struktur penerimaan pajak supaya tidak rentan dengan goncangan sektor tertentu.

    Struktur pajak saat ini dinilai sangat rentan dan gampang terhempas oleh volatilitas global. “Risiko shortfall penerimaan pada tahun ini sepertinya akan melebar. Tekanan ekonomi terutama bagi dua sektor utama penerimaan yaitu pertambangan dan industri pengolahan, serta konsumsi masyarakat jelas sangat memukul penerimaan di 2019 ini,” kata Bawono, Rabu, 9 Oktober 2019.

    BISNIS

     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.