Menteri Enggar: Konsep Pasar di Cina Bisa Ditiru Indonesia, sebab

Reporter:
Editor:

Martha Warta Silaban

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukito melihat hiasan kain dan payung geulis saat inspeksi ke Pasar Cihapit, Bandung, Jawa Barat, pasca lebaran, 28 Juni 2017. TEMPO/Prima Mulia

    Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukito melihat hiasan kain dan payung geulis saat inspeksi ke Pasar Cihapit, Bandung, Jawa Barat, pasca lebaran, 28 Juni 2017. TEMPO/Prima Mulia

    TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Perdagangan Indonesia Enggartiasto Lukita menilai, konsep pasar rakyat yang ada di Cina dapat menjadi contoh bagi pemerintah Indonesia untuk mengembangkan sektor serupa di Tanah Air.

    Dalam rangkaian kunjungan kerjanya di Cina, Enggar melihat konsep pasar induk yang terintegrasi dengan baik dapat memperpendek mata rantai distribusi produk-produk pertanian dan peternakan yang menguntungkan petani dan peternak.

    Hal itu diperolehnya ketika berkunjung ke Xinfadi International Exhibition Center of Agricultural Products di Beijing, pekan lalu.

    “Kami melakukan tinjauan dan studi ini dengan maksud agar pengembangan pasar rakyat di Indonesia dapat dilakukan secara tepat sasaran sesuai kepentingan rakyat, termasuk para petani dan peternak di seluruh Indonesia,” jelas Enggartiasto, seperti dikutip dari keterangan resminya, Senin, 22 Juli 2019.

    Dia mengaku, mendapatkan  tawaran kerja sama dengan Cina untuk membangun pasar rakyat di Indonesia. Namun, menurutnya, pemerintah akan mempelajari terlebih dahulu konsep pasar yang ada di Cina, seperti sistem pengelolaan, pembagian zonasi, dan lain-lain. 

    “Bahkan, pasar-pasar di Cina juga sudah menjual produknya secara daring,” lanjutnya .

    Hal menarik lainnya, menurut Enggartiasto, pemotongan hewan ternak di China dilakukan di rumah potong hewan atau RPH yang sudah terakreditasi. Di sisi lain, suplai dari masing masing RPH juga sudah tercatat jumlahnya sehingga pengendalian harga bisa lebih mudah dimonitor.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.