Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Menhub Sebut BUMN dan KPPU Berwenang Atur Harga Tiket Pesawat

image-gnews
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat memastikan kelengkapan surat-surat dan manifes kapal yang akan menyeberang ke sejumlah pulau di Kepulauan Seribu, Jakarta Utara, Jumat 7 Juni 2019. Tempo/Dias Prasongko
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat memastikan kelengkapan surat-surat dan manifes kapal yang akan menyeberang ke sejumlah pulau di Kepulauan Seribu, Jakarta Utara, Jumat 7 Juni 2019. Tempo/Dias Prasongko
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memastikan kementeriannya tidak akan ikut campur mengatur besaran tarif tiket pesawat. Sebab, besaran harga tiket pesawat semestinya dilepas ke mekanisme pasar.

SimakRapat di DPR, Menhub Budi Karya Dicecar Soal Tiket Pesawat

“Di dalam undang-undang, kami hanya diamanahkan menentukan tarif batas atas dan tarif batas bawah,” ujar Budi Karya dalam rapat kerja bersama Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 12 Juni 2019. 

Pernyataan Budi Karya ini menanggapi sejumlah kritik anggota parlemen Komisi V yang mengkomplain kondisi harga tiket pesawat. Komidi V menilai, harga tiket yang beredar di pasar telah melampaui daya beli masyarakat.

Kritik itu salah satunya diujarkan oleh politikus Partai Demokrat, Willem Wandik. Ia berujar, tingginya tarif pesawat telah menghambat mobilisasi masyarakat Papua. Dia lantas mengusulkan pemerintah mengatur kebijakan memberi harga khusus untuk perjalanan udara dari dan menuju Papua.

Menurut Budi Karya, entitas yang memiliki otoritas terhadap perkara harga tiket pesawat adalah Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha alias KPPU. BUMN dinilai memiliki porsi untuk ‘bicara’ soal harga tiket karena negara memiliki saham mayoritas di maskapai penerbangan Garuda Indonesia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Garuda adalah leading price. Kalau maskapai menetapkan harga, yang lain ikut,” ucapnya.

Sementara itu, KPPU memiliki porsi menginvestigasi dan menindaklajuti perusahaan maskapai bila komisi mengendus ada kecurangan dari praktik duopoli. Duopoli ditengarai terjadi lantaran saat ini maskapai di Indonesia hanya dikuasai dua perusahaan besar, yakni Garuda Indonesia Group dan Lion Air Group. 

Simak: Selain Harga Tiket Pesawat, Biaya Logistik di RI Dinilai Mahal

Meski demikian, Budi Karya memastikan saat ini tak ada maskapai asing yang melanggar tarif atas maupun bawah. Hanya, harga yang ditawarkan tak dimungkiri menyentuh tarif batas atas tiket pesawat.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Wacana Iuran Dana Pariwisata di Tiket Pesawat: Pemerintah Bisa Kantongi Ratusan Miliar Setahun

1 jam lalu

Penumpang mengantre di meja check-in di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Selasa, 9 April 2024. Pada H-1 Hari Raya Idul fitri 1445 H, terminal keberangkatan domestik nampak mulai lengang. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Wacana Iuran Dana Pariwisata di Tiket Pesawat: Pemerintah Bisa Kantongi Ratusan Miliar Setahun

Pemerintah bisa mengantongi ratusan miliar setahun dari iuran dana pariwisata yang dikenakan pada tiket pesawat.


Terpopuler: Jokowi Bahas Program Makan Siang Gratis Prabowo di RAPBN 2025 hingga AS Larang TikTok

3 jam lalu

Presiden Jokowi bersama rombongan terbatas termasuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertolak menuju Jawa Timur untuk kunjungan kerja, Lanud TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat, 8 Maret 2024. Foto Biro Pers Sekretariat Presiden
Terpopuler: Jokowi Bahas Program Makan Siang Gratis Prabowo di RAPBN 2025 hingga AS Larang TikTok

Berita terpopuler bisnis pada Kamis, 25 April 2024, dimulai dari program unggulan Prabowo - Gibran telah dibahas oleh Presiden Jokowi di RAPBN 2025.


Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

16 jam lalu

Ilustrasi pesawat (Pixabay)
Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.


Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

17 jam lalu

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo. Foto: Arief/vel
Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

Penarikan iuran yang akan dimasukkan dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat itu dinilainya berpotensi melanggar Undang-Undang (UU).


Bagaimana Pramugari dan Pilot Tidur saat Penerbangan Jarak Jauh?

18 jam lalu

Ilustrasi pramugari. shutterstock.com
Bagaimana Pramugari dan Pilot Tidur saat Penerbangan Jarak Jauh?

Penerbangan jarak jauh butuh awak kabin yang lebih banyak karena pramugari dan pilot punya waktu istirahat.


KAI Sebut Penjualan Tiket Kereta Kelas Suite Compartment dan Luxury Laris saat Libur Lebaran, Laku hingga 112 Persen

21 jam lalu

Kereta Sleeper, Luxury 2 saat diluncurkan di Stasiun Gambir Jakarta, Minggu, 26 Mei 2019. Gerbong kereta ini terdapat pada rangkaikan kereta Argo Lawu relasi Gambir - Solo Balapan, kereta Argo Dwipangga relasi Gambir-Solo Balapan, kereta Taksaka relasi Gambir-Yogyakarta, dan kereta Gajayana relasi Gambir-Malang. Tempo/Hendartyo Hanggi
KAI Sebut Penjualan Tiket Kereta Kelas Suite Compartment dan Luxury Laris saat Libur Lebaran, Laku hingga 112 Persen

EVP of Corporate Secretary PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI Raden Agus Dwinanto Budiadji mengatakan penjualan tiket kereta api kelas Suite Class Compartment dan Luxury laris dibeli saat pelaksanaan angkutan masa Lebaran 2024.


Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

23 jam lalu

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo. Foto : Dok/Andri
Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menolak rencana iuran pariwisata di tiket pesawat.


Alasan Mengapa Pesawat Komersial Terbang di Ketinggian 35.000 Kaki

1 hari lalu

Ilustrasi pesawat (Pixabay)
Alasan Mengapa Pesawat Komersial Terbang di Ketinggian 35.000 Kaki

Ketinggian jelajah pesawat komersial biasanya berkisar antara 30.000 dan 42.000 kaki. Perbedaan itu tergantung jenis pesawat dan arah penerbangan.


Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Dinilai Berpotensi Langgar Undang-undang

1 hari lalu

Ilustrasi penumpang pesawat terbang. Unsplash.com/Mohammad Arrahmanur
Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Dinilai Berpotensi Langgar Undang-undang

Rencana pemerintah memberlakukan penarikan iuran pariwisata di tiket pesawat dinilai berpotensi melanggar undang-undang.


Tolak Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, Garuda Indonesia: Membebani Penumpang

1 hari lalu

Direktur Utama Garuda Indonesia Tbk Irfan Setiaputra saat pemungutan suara PKPU di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat, 17 Juni 2022 [Tempo/Eka Yudha Saputra]
Tolak Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, Garuda Indonesia: Membebani Penumpang

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Saputra menyatakan tidak setuju terhadap rencana penerapan iuran pariwisata di tiket pesawat.