TEMPO.CO, Jakarta - Calon Presiden Nomor Urut 02 Prabowo Subianto sempat menyebut langkah pemerintah membentuk perusahaan holding Badan Usaha Milik Negara atau BUMN dalam kritiknya mengenai kinerja perseroan pelat merah yang dinilai mulai goyah.
Baca juga: Prabowo Sebut BUMN Goyah, Bagaimana Faktanya?
Atas kritik itu, anggota Dewan Pakar Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto - Sandiaga Uno, Dradjad Wibowo menjelaskan bahwa pada dasarnya jagoannya itu bukan mempersoalkan langkah pembentukan perusahaan holding tersebut. "Lebih kepada kenapa Presiden justru memilih fokus pada holding ini itu dan struktur ini itu? Kenapa bukan pada penyehatan kinerja BUMN nya secara langsung," ujar dia melalui pesan singkat kepada Tempo, Ahad, 14 April 2019.
Padahal, menurut Dradjad, pemerintah bisa berfokus menyehatkan masing-masih perseroan pelat merah yang kinerjanya masih jeblok melalui perbaikan operasional dan keuangan, maupun melalui kebijakan afirmatif dari negara spt soal pengelolaan ruang udara. "Holding bisa dilakukan jika ada kebutuhan korporasi."
Sebelumnya, Prabowo Subianto mengkritik kinerja Badan Usaha Milik Negara saat ini. Ia mengatakan belakangan BUMN mulai goyah.
"Pak Joko Widodo apa mengerti dan paham apa yang terjadi di BUMN-BUMN kita, BUMN kita adalah benteng terakhir ekonomi Indonesia tetapi kita sekarang melihat bahwa benteng-benteng itu goyah," ujar Prabowo dalam Debat Calon Presiden dan Wakil Presiden di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu, 13 April 2019.
Salah satu BUMN yang disoroti Prabowo adalah Garuda Indonesia. Mengutip studi dari Bloomberg, ia mengatakan maskapai penerbangan pelat merah itu perlu okupansi 120 persen agar meraup untung. Angka itu jauh bila dibandingkan maskapai asal Jepang ANA yang hanya butuh 60 persen untuk untung. "Garuda tidak bisa untung-untung kalau begini terus pengelolaannya, jadi mau bikin holding, holding, holding, yang sekarang saja tidak dikelola dengan baik," ujar Prabowo.
Menjawab kritik dari lawannya, calon presiden inkumben Joko Widodo menyebut Prabowo bisa mengecek kualitas BUMN Indonesia melalui setoran perusahaan pelat merah itu kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. "Besok Bapak boleh cek berapa setoran deviden BUMN ke APBN kita, naik atau turun?" ujar dia. Dia juga menyinggung soal BUMN yang mengambil alih beberapa aset yang sebelumnya dikuasai asing.
Selain itu, Jokowi mendorong BUMN berani keluar dari kandang untuk menjadi pionir keluar negeri membuka pasar dan membuka jaringan. Harapannya swasta bisa mengikuti jejak BUMN. Holding BUMN juga diharapkan akan lebih mudah mencari kapital. Contohnya BUMN karya yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan besar di Timur Tengah.
Baca berita Prabowo lainnya di Tempo.co