Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

BPK: Banyak Orang yang Tidak Tahu Badan Pemeriksa Keuangan

image-gnews
Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Bahtiar Arif dalam sosialisasi pengenalan BPK RI Kawal Harta Negara di hari bebas kendaraan Jalan Thamrin, Jakarta, Ahad 3 Februari 2019. Tempo/Hendartyo Hanggi
Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Bahtiar Arif dalam sosialisasi pengenalan BPK RI Kawal Harta Negara di hari bebas kendaraan Jalan Thamrin, Jakarta, Ahad 3 Februari 2019. Tempo/Hendartyo Hanggi
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Bahtiar Arif melakukan sosialisasi pengenalan BPK RI Kawal Harta Negara di hari bebas kendaraan Jalan Thamrin, Jakarta. Hal itu kata dia, bertujuan untuk mengajak masyarakat mengawasi keuangan negara.

Simak: BPK: Kerusakan Lingkungan Tambang Freeport Mulai Diperbaiki

"Harapannya juga masyarakat bersama BPK ikut mengawasi pengelolaan negara, supaya keuangan negara ini digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan negara seperti dalam UUD 1945," kata Bahtiar saat ditemui di acara hari bebas kendaraan, Thamrin Jakarta, Ahad, 3 Februari 2019.

Bahtiar mengatakan acara itu adalah bagian dari program peningkatan kesadaran publik atau pengetahuan publik atas BPK RI. "Siapa sih BPK RI itu? karena banyak orang yang tidak tahu tentang BPK RI. Sehingga acara ini merupakan bagian dari strategi BPK mengenalkan kepada masyarakat apa itu BPK, siapa itu BPK, apa saja tugas-tugasnya," ujar dia.

Para peserta yang hadir terlihat antusias dari untuk mengikuti acara seperti senam, kuis sosialisasi berhadiah, penampilan musik kolintang, dan permainan lainnya. Terdapat sekitar 70 orang mengikuti acara tersebut, juga silih berganti orang yang lewat dan mampir di gerai BPK itu.

Bahtiar mengatakan BPK adalah lembaga pemeriksa, pengolahan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri. BPK bukan lembaga penegakan hukum, tapi lembaga pemeriksa independen terhadap keuangan negara.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Bahtiar mengatakan hasil pemeriksaan BPK diserahkan kepada lembaga perwakilan, DPR, DPRD, DPD, dan kepada pemerintah untuk ditindaklanjuti. Dia mengatakan kalau dalam pemeriksaan itu ditemukan adanya unsur dugaan tindakak pidana korupsi atau penyimpangan keuangan negara yang melanggar hukum, maka hasil pemeriksaan itu lah yang diserahkan kepada instansi yg berwenang salah satunya KPK.

"Karena proses penegakan hukumnya di KPK, juga kepada kejaksaan dan kepolisian," kata Bahtiar.

Bahtiar tidak menargetkan jumlah pengunjung. Yang penting, kata dia, adalah penyebarluasan informasi tentang BPK kepada masyarakat.

"Kami juga buka ruang-ruang hasil pengawasan masyarakat. Dari situ nantinya kami follow up. Mereka bisa langsung beritahu BPK melalui aplikasi yang kami ciptakan. Aplikasi e-auditee BPK," ujar Bahtiar.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Korupsi BTS Kominfo, Eks Anggota BPK Achsanul Qosasi Dituntut 5 Tahun Penjara

17 jam lalu

Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Achsanul Qosasi dituntut lima tahun penjara dan denda Rp 500 juta apabila denda tidak dibayarkan, maka digantikan dengan pidana kurungan selama enam bulan. Sidang digelar di Pengadilan Tipikor PN Jakarta Pusat, Selasa, 21 Mei 2024. Tempo/Mutia Yuantisya
Korupsi BTS Kominfo, Eks Anggota BPK Achsanul Qosasi Dituntut 5 Tahun Penjara

JPU Kejagung menuntut eks Anggota III BPK Achsanul Qosasi dihukum lima tahun penjara dan denda Rp 500 juta.


Syahrul Yasin Limpo Irit Bicara Usai Diperiksa soal Auditor BPK Minta Rp12 Miliar Demi Opini WTP

4 hari lalu

Mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) meninggalkan Gedung Merah Putih KPK seusai menjalani pemeriksaan pada Jumat, 17 Mei 2024. Tempo/Mutia Yuantisya
Syahrul Yasin Limpo Irit Bicara Usai Diperiksa soal Auditor BPK Minta Rp12 Miliar Demi Opini WTP

BPK meminta keterangan Syahrul Yasin Limpo berkaitan kesaksian anak buahnya soal ada auditor BPK meminta uang agar Kementan dapat opini WTP


Suap demi Predikat WTP dari BPK

5 hari lalu

Suap demi Predikat WTP dari BPK

Suap demi mendapatkan predikat WTP dari BPK masih terus terjadi. Praktik lancung itu dinilai terjadi karena kewenangan besar milik BPK.


Kolega Achsanul Qosasi Mengaku Tak Tahu Soal Sandi Garuda dalam Korupsi BTS Kominfo

7 hari lalu

Penangkapan Sadikin Rusli atau SR di kediamannya di Manyar Kertoarjo 8/85 RT 4/RW 11, Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur. Sadikin ditangkap karena menerima uang Rp 40 mliar dan diduga disalurkan ke Badan Pengawas Keuangan (BPK) dalam upaya penutupan kasus Korupsi BTS 4G Bakti Kominfo. Minggu, 15 Oktober 2023. Foto Kejaksaan Agung
Kolega Achsanul Qosasi Mengaku Tak Tahu Soal Sandi Garuda dalam Korupsi BTS Kominfo

Sadikin Rusli mengaku tidak mengetahui kode 'Garuda' digunakan untuk Mantan Direktur PT Multimedia Berdikari Sejahtera dalam korupsi BTS Kominfo.


Sidang Korupsi BTS: Ada Usaha BLU Kominfo Hilangkan 17 Temuan BPK

7 hari lalu

Anggota DPR dari fraksi Partai Demokrat, Achsanul Qosasih, saat memenuhi panggilan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/11). TEMPO/Imam Sukamto
Sidang Korupsi BTS: Ada Usaha BLU Kominfo Hilangkan 17 Temuan BPK

Pertemuan itu terjadi di ruang kerja Achsanul Qosasi di Kantor BPK.


Achsanul Qosasi Sewa Rumah di Kemang untuk Simpan Uang Suap Rp 40 Miliar Kasus BTS

7 hari lalu

Kejaksaan Agung menetapkan dan menahan anggota BPK Achsanul Qosasi menjadi tersangka pada 3 November 2023. Kejaksaan menduga Achsanul menerima suap hingga Rp 40 miliar yang diduga diberikan untuk mengkondisikan hasil audit BPK terkait proyek BTS yang diduga merugikan negara hingga Rp 8 triliun. ANTARA
Achsanul Qosasi Sewa Rumah di Kemang untuk Simpan Uang Suap Rp 40 Miliar Kasus BTS

Mantan anggota BPK Achsanul Qosasi mengaku menyewa rumah di Kemang khusus untuk menyimpan uang suap Rp 40 miliar kasus BTS.


Auditor BPK Disebut Minta Rp 12 Miliar untuk Menerbitkan WTP Kementerian Pertanian era Syahrul Yasin Limpo

12 hari lalu

Terdakwa kasus pemerasan dan gratifikasi di Kementerian Pertanian Syahrul Yasin Limpo (kiri) mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin, 29 April 2024. SYL disangkakan dengan Pasal 12 huruf e dan 12B UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Auditor BPK Disebut Minta Rp 12 Miliar untuk Menerbitkan WTP Kementerian Pertanian era Syahrul Yasin Limpo

Permintaan itu agar Kementerian Pertanian mendapat predikat WTP dari BPK karena ada kejanggalan anggaran proyek food estate era Syahrul Yasin Limpo.


Kabupaten Batanghari Raih Predikat WTP Ke-9

13 hari lalu

Kabupaten Batanghari Raih Predikat WTP Ke-9

Kabupaten Batanghari raih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-9, di Auditorium Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Jambi, pada Selasa, 7 Mei 2024.


Saksi Akui Diminta Sewa Pesawat Rp 1,4 Miliar untuk Kunjungan Kerja Syahrul Yasin Limpo ke Maluku dan Anggarkan Beli 12 Sapi Kurban

13 hari lalu

Terdakwa mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengikuti sidang lanjutan, di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin, 6 Mei 2024. Sidang ini beragenda pemeriksaan keterangan saksi yakni empat pejabat di Kementerian Pertanian yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait penyalahgunakan kekuasaan dengan memaksa memberikan sesuatu untuk proses lelang jabatan dalam pengadaan barang dan jasa serta penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian. TEMPO/Imam Sukamto
Saksi Akui Diminta Sewa Pesawat Rp 1,4 Miliar untuk Kunjungan Kerja Syahrul Yasin Limpo ke Maluku dan Anggarkan Beli 12 Sapi Kurban

Hermanto diminta untuk menyediakan uang di luar anggaran Kementerian Pertanian untuk membeli sapi kurban buat Syahrul Yasin Limpo.


Begini Jawaban BRIN soal Perintah Pengosongan Rumah Dinas di Puspitek Serpong

21 hari lalu

Ratusan warga Kabupaten Bogor dan Kota Tangerang Selatan unjuk rasa di depan kantor BRIN di Serpong, Selasa 23 April 2024. (TEMPO/Muhammad Iqbal)
Begini Jawaban BRIN soal Perintah Pengosongan Rumah Dinas di Puspitek Serpong

Manajemen BRIN angkat bicara soal adanya perintah pengosongan rumah dinas di Puspitek, Serpong, Tangerang Selatan.