TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah proyek strategis nasional (PSN) diperkirakan belum bisa digarap, hingga akhir masa aktif Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo. Merujuk catatan Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), persiapan proyek berjalan alot akibat beragam persoalan, dari aspek teknis hingga sosial.
Simak: Jokowi Resmikan Proyek-Proyek Strategis Nasional di Aceh
Ketua Tim Pelaksana KPPIP, Wahyu Utomo, mengatakan ada 15 proyek tak kunjung masuk tahap transaksi, apalagi konstruksi. "Saat ini kami masih kami evaluasi," ucap Wahyu kepada Tempo, Rabu 23 Januari 2019.
Wahyu berujar lembaganya harus memastikan lagi derajat hambatan pada proyek-proyek itu. Komite pun menganalisis kemajuan dan kebutuhan waktu untuk penyelesaian belasan PSN tersebut. Dia pun memastikan belum ada keputusan yang diambil.
"Kami estimasi progress ke depan seperti apa. Belum sampai putusan soal pencabutan status PSN," tuturnya.
Komite memproyeksikan adanya 31 proyek nasional senilai total Rp 276,4 triliun yang bisa dirampungkan hingga triwulan III tahun ini. Jumlah itu akan menjadi tambahan daftar 62 PSN yang sudah diselesaikan selama periode 2016-2018, dengan total investasi mencapai Rp 320 triliun.
Jenis proyek yang dikebut pun beragam, mulai dari jalan tol, bendungan, kawasan ekonomi khusus, hingga bandara. Wahyu mencontohkan dengan Tol Layang Jakarta-Cikampek senilai Rp 16,2 triliun, atau kawasan Industri Morowali sebesar Rp 105 triliun. Pemerintah pun mengantongi tujuh PSN senilai total Rp 109,2 triliun yang sudah masuk tahap transaksi.
Direktur Program KPPIP, Rainier Haryanto, mengatakan 15 proyek yang tertimbun di tahap persiapan akan dibahas di tingkat kabinet, melalui laporan Kementerian Koordinator bidang Perekonomian. "Daftar 15 PSN itu snapshot kondisi lapangan. Nantinya dibawa ke presiden dan pasti ada arahan percepatan," ucap Rainier.
