Menurut dia, komite rutin memeriksa kemajuan semua PSN, setiap enam bulan sekali. Tujuannya untuk memastikan bahwa proyek tetap layak diutamakan secara nasional. "Kami periksa agar selalu sesuai kriteria. Ada kriteria dasar, operasional, sampai ekonomi."
Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Endra Saleh Atmawidjaja, mengatakan proyek PU, seperti bendungan, memang membutuhkan durasi panjang untuk persiapan. "Kita lebih baik sedikit terlambat dalam penyiapan dokumen lelang, tapi mengutamakan faktor keselamatan," kata dia kepada Tempo.
Empat di antara 15 PSN yang disorot KPPIP sejatinya bendungan. Pengerjaannya, Endra melanjutkan, harus melalui persetujuan komite keselamatan bendungan di Kementerian PU. Belum lagi proses sosialiasi untuk pembebasan lahan. Meski sudah ada desain dan koordinat bangun, perlu pendekatan pemerintah daerah untuk penetapan lokasi.
"Tapi dari empat proyek strategis nasional itu, sudah ada dua yang akan masuk lelang 2019," ucap Endra. "Ada Bendungan Kolhua di Nusa Tenggara Timur, dan Bendungan Jenelata di Sulawesi."
Adapun Menteri Koordinator bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan, memastikan kereta cepat Jakarta - Surabaya masih menjadi salah satu proyek terdepan. Pengerjaannya, kata Luhut, menunggu hasil perundingan dengan Jepang selaku penyedia teknologi. "Masih diproses, seperti saya katakan berkali-kali. Menteri perhubungan akan memutuskan itu," katanya.
