TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi disebut-sebut sebagai penentu nasib akhir dari Syafri Adnan Baharuddin yang mundur dari jabatannya sebagai anggota Dewan Pengawas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Ketenagakerjaan karena tersangkut kasus pemerkosaan. Hal itu disampaikan oleh Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Nufransa Wira Sakti.
Baca: Staf Khusus Jokowi Jawab Sandiaga Soal Bangun Infrastruktur Tanpa Utang
Nufransa mengatakan Syafri telah mengajukan pengunduran diri dari jabatannya. "Proses pemberhentian selanjutnya ditentukan oleh Presiden, karena diangkat dengan Keputusan Presiden. Begitu juga dengan penggantinya, dipilih oleh Presiden," ujar Nufransa kepada Tempo, Kamis, 3 Januari 2019. Syafri sebelumnya dituduh melakukan pelecehan seksual hingga memperkosa sekretarisnya.
Syafri menyatakan mundur dari jabatannya agar dapat fokus dalam menghadapi jalur hukum terkait kasus yang melilitnya. Ia membantah jika ia mundur karena merasa takut pada kasus yang dialaminya. "Saya paling anti kebohongan, 40 tahun sudah saya mengabdi ke negara, ngapain saya melakukan hal kecil seperti ini," kata dia.
Kasus ini sebelumnya terkuak setelah sekretaris Syafri berinisial RA menyampaikan insiden pelecehan seksual hingga pemerkosaan yang dialaminya dalam konferensi pers di kantor konsultan politik Saiful Mujani Research and Consulting, Cikini, Jakarta, Jumat 28 Desember 2018. RA mengaku dilecehkan selama empat kali dari April 2016 hingga November 2018. Kejadian itu, kata dia, dialaminya baik di dalam kantor maupun di luar saat perjalanan dinas.
Deputi Direktur Bidang Hubungan Masyarakat BPJS Ketenagakerjaan, Ivansyah Utoh Banja mengatakan bahwa Syafri sebelumnya juga telah dinonaktifkan sebagai Ketua Komite Audit Anggaran dan Aktuaria Dewan Pengawas. "Demi menjaga situasi tetap kondusif dan kedua belah pihak dapat fokus menyelesaikan permasalahan pribadinya," ujarnya.
Untuk diketahui, Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan terdiri dari tujuh orang anggota. Dua dari unsur pemerintah, dua dari unsur pekerja, dua dari pemberi kerja, dan satu dari tokoh masyarakat. Syafri sebagai anggota dan Guntur Witjaksono sebagai Ketua Dewan Pengawas adalah dua orang perwakilan dari unsur pemerintah.
Baca: Kwik Kian Gie: Keuangan Negara Era Jokowi Terbebani Infrastruktur
Syafri dan enam anggota lainnya dilantik langsung oleh Presiden Joko Widodo alias Jokowi pada 22 Februari 2016 di Istana Negara. Selain sebagai anggota, dia juga tercatat menjabat sebagai Komite Audit Anggaran dan Aktuaria di Dewan Pengawas. Tapi lantaran terlibat dalam kasus dugaan pelecehan ini, maka Syafri maupun asisten ahlinya telah diberhentikan sementara dari jabatannya di BPJS Ketenagakerjaan.
