TEMPO.CO, Jakarta - Kwik Kian Gie menilai pemerintahan di bawah kepemimpinan Joko Widodo atau Jokowi telah membangun infrastruktur secara masif tapi tidak memperhitungkan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN dalam mendanai proyek tersebut. Akibatnya, menurut ekonom senior tersebut, keuangan negara semakin terbebani.
Baca: Kekecewaan Kwik Kian Gie ke Jokowi Berawal dari Buku
Kondisi perekonomian nasional, menurut Kwik, semakin diperparah dengan makin merajalelanya praktik-praktik korupsi oleh para penyelenggara negara. Ia yang pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan dan Industri (Ekuin) ini menilai pembangunan infrastruktur yang digencarkan oleh pemerintahan Jokowi tidak tepat waktu.
Kwik menilai pembangunan infrastruktur ini juga terlihat main hantam saja tanpa memperhitungkan berbagai aspek. Ia mencontohkan pembangunan ruas jalan di Papua yang sangat bagus dan menelan biaya sangat besar tercatat hanya dilalui oleh kendaraan dalam jumlah sedikit, sekitar 500 unit dalam sehari.
"Memang terlihat pembangunannya luar biasa. Tetapi keuangan negara sangat terbebani oleh utang-utang untuk mendanai proyek-proyek tersebut," ujar Kwik, dalam Diskusi Rabu Biru bertemakan Nestapa Ekonomi 2018 di Media Center Prabowo-Sandi di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Rabu malam, 19 Desember 2018. "Pembangunan infrastruktur ini dilakukan dalam waktu yang tidak tepat."
Selain Kwik Kian Gie, tampil juga dalam diskusi publik dalam acara diskusi Rabu malam lalu adalah Fuad Bawazier dan pelaku usaha Rifda Ammarina. Fuad Bawazier yang dulu pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan kini merupakan anggota Dewan Penasehat Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi.
Di tempat terpisah, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan selama Pemerintahan Jokowi - Jusuf Kalla selama empat tahun belakangan ini sudah membangun jalan tol sepanjang 671 kilometer. Sementara bila dibandingkan dengan di masa orde baru, 216 kilometer jalan tol yang terbangun.
Hal tersebut, kata Luhut, menunjukkan bahwa pemerintah berupaya melaksanakan percepatan pembangunan infrastruktur untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Sementara pada 2019, Presiden Jokowi akan memfokuskan pembangunan sumber daya manusia (SDM) untuk mengimbangi pembangunan infrastruktur saat ini. "Pembangun infrastruktur dan SDM harus seimbang supaya saling mengisi," katanya.
Baca: Kwik Kian Gie Sebut Sejumlah Sinyal Ekonomi Sudah Mengkhawatirkan
Luhut melanjutkan, pembangunan jalan tol sangat penting karena dapat memangkas biaya logistik dan pada akhirnya menekan laju inflasi daerah. "Kalau jalan tol tidak ada, harga pangan naik karena biaya transportasi mahal. Jadi infrastruktur itu merupakan hal yang sangat vital dalam suatu negara supaya ekonominya maju," ucapnya.
BISNIS | ANTARA
