Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

4 Tahun Jokowi, Budi Karya: Papua Diberi Perhatian Khusus Sebab..

image-gnews
Jembatan Holtekamp, Jayapura, Papua, yang selesai 95 persen pembangunannya, tampak, 11 April 2018. Jembatan ini rencananya mulai bisa dipergunakan pada Juli 2018. ANTARA/Yulius Satria Wijaya
Jembatan Holtekamp, Jayapura, Papua, yang selesai 95 persen pembangunannya, tampak, 11 April 2018. Jembatan ini rencananya mulai bisa dipergunakan pada Juli 2018. ANTARA/Yulius Satria Wijaya
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Selama empat tahun pemerintahan Jokowi - Jusuf Kalla, pemerintah berkomitmen membangun konektivitas dalam konteks Indonesia Sentris menjadi prioritas. Menurut Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, kelancaran suplai logistik yang terjadi dari ujung ke ujung menjadi penentu handalnya Indonesia.

Baca: Soal Utang, Sri Mulyani Beberkan Belanja Negara Era SBY-Jokowi

"Itulah sebabnya, bagi Papua diberikan perhatian khusus," kata Budi Karya Sumadi di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Rabu, 24 Oktober 2018. Hal itu disampaikan dalam diskusi 4 Tahun Kerja Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dengan tema Penguatan Indonesia Sentris.

“Kalau kita bicara mengenai Indonesia Sentris, maka memang Kemenhub menjadi salah satu pihak yang senantiasa harus memberikan terbaik, melalui penciptaan konektivitas. Baik melalui akses darat, laut, ataupun udara,” kata Budi.

Menurut Budi menjadikan Papua sebagai salah satu pusat pembangunan Indonesia Sentris, karena banyak dispartitas yang terjadi di sana, khususnya soal harga. “Disparitas harga terjadi karena memang terbatas dan tidak adanya angkutan ke Papua, baik dari NTT, Kaltara, dan Natuna. Ini yang secara langsung harus diselesaikan,” ucapnya. 

Strategi persoalan itu, menurut Budi, adalah dengan membangun pelabuhan dan bandara, khususnya di beberapa tempat yang menggambarkan kesenjangan tersebut. Pemerintah telah membangun Bandar Udara Nop Goliat Dekai yang melayani Kota Dekai, Ibu kota dari Kabupaten Yahukimo, Papua, dengan anggaran lebih dari Rp 500 miliar untuk menggantikan Bandara Wamena.

Tujuannya, pesawat apapun dapat masuk ke bandara itu dan logistik pun langsung bisa didistribusikan. “Menjadi catatan bahwa kalau kita bicara Indonesia Sentris maka urgensinya sangat terasa di Pegunungan Jayawijaya. Di mana tempat itu susah dijangkau. Itulah sebabnya, kami membangun banyak bandara di sana,” ujar Budi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pembangunan bandara intinya, menurut Budi, harus disegerakan agar konektivitas dan suplai logistik berjalan dengan baik. “Kemenhub mensuplai bahan-bahan pokok. BUMN mensuplai bahan bakar. Alhasil, apresiasi pun banyak diberikan masyarakat,” kata Budi.

Khusus di Papua, Budi menjelaskan, kini terdapat 48 bandara. Pembangunan bandara itu, sambung dia, dialokasikan dari 40 persen anggaran Perhubungan Udara. “Fokus pembangunan pada safety dan aksesibilitas. Kalau dulu kita selalu mendengar kecelakaan. Alhamdulillah sekarang sangat berkurang banyak,” ujar Budi.

Budi mengatakan di Papua Barat dibangun 16 bandara. Selain pembangunan bandara-bandara, sambung dia, disparitas itu juga diselesaikan dengan tol laut. 

Baca: Kasus Suap Meikarta, Menteri-menteri Jokowi Ini Ikut Berkomentar

Turut hadir dalam FMB 9 kali ini sebagai narasumber antara lain Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil, Mendagri/Kepala BNPP Tjahjo Kumolo, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Mendes PDTT Eko Putro Sandjojo, dan Kepala BRG Nazir Foead.

Simak berita menarik lainnya terkait Jokowi hanya di Tempo.co.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Diperpanjang hingga 2061, Ini Kronologi Kontrak Freeport di Indonesia

9 jam lalu

Tambang Freeport. Istimewa
Diperpanjang hingga 2061, Ini Kronologi Kontrak Freeport di Indonesia

Pemerintah memperpanjang kontrak PT Freeport Indonesia hingga 2061 setelah kontrak mereka berakhir pada 2041 dengan kompensasi penambahan saham 61%


Gibran Sebut Siapkan Roadmap Soal Partai Politiknya ke Depan

9 jam lalu

Wakil presiden terpilih GIbran Rakabuming Raka saat wawancara dengan wartawan seusai menghadiri Rapat Pleno Penetapan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Solo di Kantor KPU Solo, Jawa Tengah, Kamis, 2 Mei 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Gibran Sebut Siapkan Roadmap Soal Partai Politiknya ke Depan

Gibran mengaku telah memiliki roadmap untuk partai politik yang dipilihnya setelah tak bergabung lagi dengan PDIP.


Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

9 jam lalu

Panglima TPNPB Kodap VIII Intan Jaya Brigadir General Undius Kogeya bersama pasukannya. Sumber: TPNPB OPM
Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.


Jepang Kucurkan Bantuan untuk Petani Skala Kecil di Papua

10 jam lalu

Acara penandatanganan Kontrak Kerja sama Bantuan Hibah dengan Lembaga Swadaya Masyarakat Jepang pada 1 Mei 2024, untuk proyek pengenalan, diseminasi, dan pelatihan penggunaan peralatan sederhana untuk mendorong proses produksi, pengolahan, dan penjualan guna meningkatkan kehidupan petani skala kecil dan usaha perikanan di Papua. Sumber: dokumen Kedutaan Besar Jepang di Jakarta
Jepang Kucurkan Bantuan untuk Petani Skala Kecil di Papua

Bantuan Jepang ini ditujukan untuk meningkatkan kehidupan petani skala kecil dan usaha perikanan di Papua


Apple dan Microsoft Bilang ke Jokowi Mau Investasi di Indonesia, Ahli ICT Beri Catatan Ini

11 jam lalu

Apple dan Microsoft Bilang ke Jokowi Mau Investasi di Indonesia, Ahli ICT Beri Catatan Ini

Ahli ini menyatakan tak anti investasi asing, termasuk yang dijanjikan datang dari Apple dan Microsoft.


Kontrak Freeport Diperpanjang hingga 2061, Bahlil: Kita Kembalikan Milik Orang Indonesia

12 jam lalu

Bahlil Sebut Izin Freeport Diperpanjang sampai 2061.
Kontrak Freeport Diperpanjang hingga 2061, Bahlil: Kita Kembalikan Milik Orang Indonesia

Pemerintah bakal memperpanjang kontrak PT Freeport hingga 2061. Menteri Bahlil Lahadalia klaim Freeport sudah jadi perusahaan milik Indonesia.


Panen Jagung di Sumbawa, Presiden Tekankan Pentingnya Jaga Keseimbangan Harga

12 jam lalu

Panen Jagung di Sumbawa, Presiden Tekankan Pentingnya Jaga Keseimbangan Harga

Presiden Joko Widodo, menekankan pentingnya menjaga keseimbangan harga baik ditingkat petani, pedagang maupun peternak


Hardiknas 2024: Jokowi dan Nadiem Makarim Sampaikan Pesan Ini

13 jam lalu

Presiden RI Joko Widodo (kedua kanan) didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kedua kiri) dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (kiri) menyampaikan pidato sambutannya saat meresmikan Inpres Jalan Daerah (IJD) di Desa Lembar,  Kecamatan Lembar, Lombok Barat, NTB, Kamis 2 Amei 2024.ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi
Hardiknas 2024: Jokowi dan Nadiem Makarim Sampaikan Pesan Ini

Apa pesan Presiden Jokowi dan Mendikburistek Nadiem Makarim dalam peringatan Hardiknas 2024?


Harga Jagung Anjlok karena Panen Raya, Jokowi: Kurang Baik untuk Petani

13 jam lalu

Presiden Joko Widodo atau Jokowi meninjau panen raya jagung di Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo pada Senin, 22 April 2024. Foto: Rusman - Biro Pers Sekretariat Presiden
Harga Jagung Anjlok karena Panen Raya, Jokowi: Kurang Baik untuk Petani

Jokowi mengatakan panen raya jagung terjadi mulai dari Sumbawa Barat, Dompu, hingga Gorontalo.


Kata Warga soal Permintaan TPNPB-OPM untuk Tinggalkan Kampung Pogapa Intan Jaya: Konyol Itu

13 jam lalu

Panglima TPNPB Kodap VIII Intan Jaya Brigadir General Undius Kogeya bersama pasukannya. Sumber: TPNPB OPM
Kata Warga soal Permintaan TPNPB-OPM untuk Tinggalkan Kampung Pogapa Intan Jaya: Konyol Itu

Masyarakat Intan Jaya, Papua Tengah, menolak permintaan TPNPB-OPM untuk meninggalkan kampung Pogapa, Intan Jaya, yang merupakan daerah konflik.