Dorong Ekonomi Nelayan, KKP Terapkan 120 Hasil Penelitian

Reporter:
Editor:

Dewi Rina Cahyani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pekerja melintas di keramba jaring apung saat melakukan penertiban di Waduk Cirata, Kabupaten Bandung Barat, Kamis, 19 Juli 2018. Penertiban ini dilakukan tim gabungan dari TNI, Polri, PT BJB BPWC, Dishub Jawa Barat, serta Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Barat.  ANTARA/M Agung Rajasa

    Pekerja melintas di keramba jaring apung saat melakukan penertiban di Waduk Cirata, Kabupaten Bandung Barat, Kamis, 19 Juli 2018. Penertiban ini dilakukan tim gabungan dari TNI, Polri, PT BJB BPWC, Dishub Jawa Barat, serta Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Barat. ANTARA/M Agung Rajasa

    TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menargetkan sebanyak 120 hasil penelitian bisa diterapkan untuk mendorong perekonomian masyarakat di sektor perikanan dan kelautan, termasuk nelayan. Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia, Sjarief Widjaja mengatakan jumlah itu merupakan akumulasi selama setahun yang dihitung mulai September 2018 hingga September 2019.

    BACA: Susi Pudjiastuti Sebut 276 Kapal Vietnam yang Ditenggelamkan

    "Jadi tiap bulan kami akan menargetkan 10 hasil penelitian bisa segera diimplementasikan. Terutama hasil penelitian yang bisa segera diterapkan lewat kerjasama dengan sektor industri," kata Sjarief ditemui usai membuka Seminar Nasional Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan 2018: "Aktualisasi Kebijakan Berbasis Sains untuk Mendukung Pembangunan Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan" di Kantor KKP, Gambir, Jakarta Pusat, Senin, 24 September 2018.

    Sjarief mengatakan hasil-hasil penelitian ini rencananya akan digunakan sebagai bahan kajian untuk menyusun kebijakan. Khususnya dalam hal mengembangkan potensi masyarakat di sektor perikanan darat maupun bagi masyarakat pesisir atau nelayan.

    Selain itu, Sjarief berujar salah satu yang terus didorong oleh KKP saat ini adalah mengembangkan potensi ekonomi dari perikanan berdasarkan karakter lokal atau klastering. Misalnya, kata Sjarief adalah, mengembangkan kampung-kampung rajungan di daerah pesisir seperti Demak, Lampung Timur dan di Kendari.

    Ketiga kampung itu, kata Sjarief, merupakan komunitas nelayan yang komoditas utamanya adalah rajungan. "Kami dorong mereka untuk bisa mengatur mulai dari pemijahan, siklus hidup, untuk produksi dan nelayan masuk dengan teknologi modern," kata Sjarief.

    Menurut Sjarief, dari model pengembangan clustering seperti itu mulai terlihat perubahan di ketiga kampung. Warga yang sebelumnya mengambil rajungan secara sembarangan bisa menjadi lebih tertata. Ia mencontohkan, warga saat ini tak lagi sembangarang untuk menangkap rajungan yang tengah bertelur, sehingga membantu menjaga keberadaan rajungan untuk keberlanjutan perekonomian.

    Sjarief melanjutkan, pengembangan potensi di ketiga daerah tersebut bisa dilakukan berkat dukungan pemerintah daerah dan juga industri yang ada di sekitarnya. Karena itu, ia mendorong pemerintah untuk mengeluarkan regulasi-regulasi yang membantu kampung-kampung nelayan untuk bisa mengembangkan potensi ekonomi perikanan.

    Kemudian, ia juga mendorong pemerintah daerah juga membuka akses pasar hasil produksi ekonomi dengan bekerja sama dengan industri. Sjarief juga menyampaikan, bahwa hasil-hasil penelitian juga perlu dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan penentuan kebijakan supaya tak melenceng dengan potensi yang ada dan juga kondisi sosial ekonomi masyarakat nelayan di daerah tertentu.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Warung Makan

    BPOM memberi petunjuk mengenai penerapan new normal di berbagai tempat. Ada enam rekomendasi ikhwal tatanan baru ketika mengunjungi warung makan.