Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

KKP: Satgas Pengalihan Cantrang Mulai Bekerja

Reporter

Editor

Martha Warta

image-gnews
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, dalam konferensi pers di Gedung Mina Bahari, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta Pusat, Kamis, 18 Januari 2018, mengatakan bahwa pemerintah tidak mencabut larangan cantrang tetapi menambah waktu pengalihan alat tangkap kapal bercantrang sampai batas waktu yang tidak ditentukan.
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, dalam konferensi pers di Gedung Mina Bahari, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta Pusat, Kamis, 18 Januari 2018, mengatakan bahwa pemerintah tidak mencabut larangan cantrang tetapi menambah waktu pengalihan alat tangkap kapal bercantrang sampai batas waktu yang tidak ditentukan.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -Tim khusus penyelesaian alat penangkap ikan yang dilarang mulai bergerak melakukan pendataan dan verifikasi ke daerah-daerah kantong cantrang.

Keterangan resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jumat 2 Februari 2018, menyebutkan tim bekerja mulai Kamis, 1 Februari untuk melakukan pendataan, verifikasi, dan validasi kapal cantrang dan sejenisnya di Kota Tegal, Jawa Tengah. Kegiatan akan dilanjutkan ke daerah lain, seperti Batang, Pati, Rembang, dan Lamongan, dengan target penyelesaian dua bulan.

Baca: Komisi IV DPR Dukung Menteri Susi Larang Cantrang, Ini Sebabnya

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, saat meninjau kegiatan di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tegalsari, Tegal, hari ini, mengatakan kegiatan itu merupakan tindak lanjut kesepakatan antara perwakilan nelayan dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, dua pekan lalu.

Kesepakatan itu menyebut nelayan boleh mengoperasikan cantrang hingga peralihan alat tangkap selesai. Dengan catatan, tidak ada penambahan kapal cantrang baru, kapal harus diukur ulang, dan hanya berlayar di pantai utara Jawa.

KKP memperkirakan 561 pemilik kapal cantrang akan didata selama dua hari. Setelah didata, diverifikasi, dan divalidasi, nelayan diperbolehkan kembali berlayar selama memiliki surat izin berlayar sementara yang dikeluarkan oleh KKP. Untuk memperoleh surat izin berlayar sementara, nelayan diminta menandatangani pernyataan kesanggupan beralih alat tangkap.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

KKP bekerja sama dengan perbankan yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., penyedia alat Vessel Monitoring System (VMS), instansi daerah, beserta perangkat pendukung lainnya untuk menyukseskan kegiatan ini.

Sebagai informasi, KKP telah membentuk tim khusus penyelesaian peralihan alat tangkap ikan yang dilarang, yang terdiri atas berbagai unsur, yakni Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Satgas 115), Direktorat Jenderal (Ditjen) Perikanan Tangkap KKP, Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP dan kepala daerah setempat. Tim khusus itu dikepalai oleh Laksamana Madya TNI (Purn) Widodo.

Berita tentang cantrang dan Susi Pudjiastuti lainnya baca di Tempo.co.

BISNIS

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Sumatera Selatan Masuk Jalur Utama Penyelundupan Benih Lobster, 2,3 Juta Ekor Berhasil Diselamatkan Aparat

2 hari lalu

Komandan Pangkalan TNI AL Palembang Kolonel Sandy Kurniawan (Paling kiri) menunjukkan barang bukti upaya penyelundupan 99 ribu lebih Bibit Bening Lobster di Pulau Rimau, Banyuasin. TEMPO/Parliza Hendrawan
Sumatera Selatan Masuk Jalur Utama Penyelundupan Benih Lobster, 2,3 Juta Ekor Berhasil Diselamatkan Aparat

Sumatera Selatan masuk sebagai salah satu jalur utama penyelundupan benih lobster. Dari 2021-2023, berhasil digagalkan 17 kali upaya penyelundupan.


KKP Tangkap Kapal Asing Vietnam di Laut Natuna, Nakhoda: Ikan di RI Masih Banyak

3 hari lalu

ABK Vietnam menunjukan kapal ikan berukuran kecil yang menjadi sasaran penangkapan di perairan Laut Natuna Utana, Sabtu, 4 Mei 2024. TEMPO/Yogi Eka Sahputra
KKP Tangkap Kapal Asing Vietnam di Laut Natuna, Nakhoda: Ikan di RI Masih Banyak

Kapal asing Vietnam ditangkap di Laut Natuna. Mengeruk ikan-ikan kecil untuk produksi saus kecap ikan.


KKP Tangkap 3 Kapal Ikan Asing di Laut Natuna dan Selat Malaka, Berbendera Vietnam dan Malaysia

3 hari lalu

Anak buah kapal (ABK) kapal asing diamankan Personel Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) di Pelabuhan Pangkalan PSDKP Batam, Kepulauan Riau, Jumat 20 Agustus 2021. PSDKP berhasil mengamankan kapal asing yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal beserta 22 awak kapal berkewarganegaraan Vietnam di Perairan Natuna Utara. ANTARA FOTO/Teguh Prihatna
KKP Tangkap 3 Kapal Ikan Asing di Laut Natuna dan Selat Malaka, Berbendera Vietnam dan Malaysia

Dua Kapal Ikan Asing berbendera Vietnam sempat hendak kabur sehingga petugas harus mengeluarkan tembakan peringatan.


KKP Perkuat Jejaring Kawasan Konservasi di NTT

5 hari lalu

KKP Perkuat Jejaring Kawasan Konservasi di NTT

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk memperkuat jejaring pengelolaan kawasan konservasi di NTT.


KKP Tetapkan 5,5 Juta Hektar Habitat Penyu Sebagai Kawasan Konservasi

5 hari lalu

KKP Tetapkan 5,5 Juta Hektar Habitat Penyu Sebagai Kawasan Konservasi

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Ditjen PKRL) telah menetapkan 5,5 juta hektar habitat penyu sebagai kawasan konservasi.


KKP Berkomitmen Tingkatkan Jangkauan Pasar Tuna Indonesia

5 hari lalu

Ikan tuna seberat 50 kg dipersiapkan untuk upacara
KKP Berkomitmen Tingkatkan Jangkauan Pasar Tuna Indonesia

Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP berkomitmen meningkatkan jangkauan pasar tuna Indonesia.


KKP Tingkatkan Kualitas dan Jangkauan Pasar Tuna Indonesia

6 hari lalu

KKP Tingkatkan Kualitas dan Jangkauan Pasar Tuna Indonesia

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjadikan peringatan Hari Tuna Sedunia sebagai momentum meningkatkan kualitas dan jangkauan pasar komoditas perikanan tersebut


Menteri KKP Ajak Investor Asing Investasi Perikanan

9 hari lalu

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.
Menteri KKP Ajak Investor Asing Investasi Perikanan

Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP mengajak investor untuk investasi perikanan di Indonesia.


KKP Tangkap Kapal Alih Muatan Ikan Ilegal, Greenpeace Desak Pemerintah Hukum Pelaku dan Ratifikasi Konvensi ILO 188

12 hari lalu

PSDKP KKP menangkap kapal asing berbendera Malaysia melakukan illegal fishing di perairan Selat Malaka, Kamis, 25 April 2024. Foto: PSDKP KKP
KKP Tangkap Kapal Alih Muatan Ikan Ilegal, Greenpeace Desak Pemerintah Hukum Pelaku dan Ratifikasi Konvensi ILO 188

Greenpeace meminta KKP segera menghukum pelaku sekaligus mendesak pemerintah untuk meratifikasi Konvensi ILO 188 tentang Penangkapan Ikan.


Giliran KKP Tangkap Kapal Asing Malaysia yang Menangkap Ikan di Selat Malaka

12 hari lalu

PSDKP KKP menangkap kapal asing berbendera Malaysia melakukan illegal fishing di perairan Selat Malaka, Kamis, 25 April 2024. Foto: PSDKP KKP
Giliran KKP Tangkap Kapal Asing Malaysia yang Menangkap Ikan di Selat Malaka

KKP meringkus satu kapal ikan asing ilegal berbendera Malaysia saat kedapatan menangkap ikan di Selat Malaka.