Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jokowi-PM Vietnam Bahas Upaya Genjot Perdagangan USD 10 M di 2020

image-gnews
Presiden Joko Widodo berbincang dengan Perdana Menteri Vietnam Nguyen Xuan Phuc di sela KTT ASEAN-India di Hotel Taj Diplomatic Enclave, New Delhi, India, 26 Januari 2018. Foto/Biro Pers Kepresidenan
Presiden Joko Widodo berbincang dengan Perdana Menteri Vietnam Nguyen Xuan Phuc di sela KTT ASEAN-India di Hotel Taj Diplomatic Enclave, New Delhi, India, 26 Januari 2018. Foto/Biro Pers Kepresidenan
Iklan

TEMPO.CO, New Delhi - Presiden Joko Widodo atau Jokowi hari ini melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Vietnam Nguyen Xuan Phuc di Hotel Taj Enclave Diplomatic, New Delhi. Di sela-sela KTT ASEAN-India, kedua pemimpin negara itu membahas peningkatan hubungan kerja sama ekonomi dan maritim. Pada tahun lalu nilai perdagangan Indonesia dan Vietnam mencapai US$ 7 miliar atau sekitar Rp 93 triliun dengan kurs Rp 13.300 per dolar AS.

Presiden menerima kedatangan PM Vietnam di ruang pertemuan pada sekitar pukul 08.30 waktu setempat. "Tadi Perdana Menteri Vietnam menyampaikan harapan agar target US$ 10 miliar pada 2020 dapat terwujud," kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjelaskan pembahasan pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Perdana Menteri Vietnam, Nguyen Xuan Phuc, Jumat, 26 Januari 2018. Target itu diyakini tercapai karena perdagangan kedua negara sangat progresif. 

Baca: Jokowi Ajak Asean dan India Lanjutkan Perundingan RCEP

Namun begitu, dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi juga menyampaikan kekhawatiran adanya regulasi yang akan diberlakukan mengenai persyaratan nontarif terhadap ekspor kendaraan bermotor ke Vietnam. Jokowi menyebutkan pemberlakuan persyaratan itu membutuhkan penyesuaian baik terkait biaya dan waktu. Indonesia meminta ada masa transisi sehingga ekspor tidak terganggu dengan regulasi yang rencananya keluar pada Oktober 2018.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Soal persyaratan nontarif ekspor kendaraan bermotor ke Vietnam juga disampaikan oleh negara lain seperti Jepang dan Amerika Serikat. Menteri Retno menyebutkan, Perdana Menteri Vietnam akan menginstruksikan kepada Menteri Perhubungannya untuk segera membuat suatu bimbingan sehingga mempermudah atau memfasilitasi pelaksanaan dari dekrit tersebut. "Dan Vietnam komitmen untuk terus menjaga dan menghormati perdagangan bebas yang memang sudah disepakati oleh ASEAN," ucap Retno.

Perdana Menteri Vietnam Nguyen Xuan Phuc saat bertemu dengan Presiden Jokowi juga menyebutkan kerja sama dua negara di bidang perdagangan perlu terus ditingkatkan. Tapi memang saat ini masih terdapat hambatan dalam meningkatkan kerja sama ekonomi kedua negara. "Kedua pemimpin sepakat bahwa perdagangan dan investasi ini merupakan prioritas dari hubungan bilateral Indonesia dengan Vietnam," ucap Nguyen Xuan Phuc.

ANTARA

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pansel KPK Diumumkan Bulan Ini, Akademisi Bilang Harus Diisi Orang-orang Kredibel

45 menit lalu

Logo KPK. Dok Tempo
Pansel KPK Diumumkan Bulan Ini, Akademisi Bilang Harus Diisi Orang-orang Kredibel

Akademisi menyarankan proses seleksi calon pimpinan KPK diperketat menyusul kasus yang menjerat mantan Ketua KPK Firli Bahuri.


Pakar Sebut Jokowi Bisa Cawe-cawe di Pilkada jika Berkongsi dengan Prabowo

2 jam lalu

Presiden Jokowi saat ditemui di Pasar Baru Karawang, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, pada Rabu siang, 8 Mei 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Pakar Sebut Jokowi Bisa Cawe-cawe di Pilkada jika Berkongsi dengan Prabowo

Analisis pengamat apakah Jokowi masih akan cawe-cawe di pilkada 2024.


Kisah Sendi Fardiansyah Sespri Iriana Galang Dukungan untuk Maju Pilwalkot Bogor

7 jam lalu

Sekretaris Pribadi Ibu Negara Iriana Sendi Fardiansyah siap maju sebagai Calon Wali Kota Bogor. Foto: Isitimewa
Kisah Sendi Fardiansyah Sespri Iriana Galang Dukungan untuk Maju Pilwalkot Bogor

Sespri Iriana Sendi Fardiansyah melakukan sejumlah upaya dalam mempersiapkan diri maju dalam pemilihan wali kota Bogor. Begini kisahnya


Pansel KPK Bentukan Jokowi Diragukan karena Pernah Loloskan Firli Bahuri dan Lili Pintauli

7 jam lalu

Ketua PP Muhammadiyah yang juga mantan Ketua KPK, M. Busyro Muqoddas. TEMPO/M Taufan Rengganis
Pansel KPK Bentukan Jokowi Diragukan karena Pernah Loloskan Firli Bahuri dan Lili Pintauli

Mantan Komisioner KPK Busyro Muqoddas mendesak Pansel KPK tahun ini tidak sepenuhnya ditunjuk Jokowi


Guru Besar Hukum UI: Presiden Indonesia Paling Besar Kekuasaanya di Bidang Legislatif

8 jam lalu

Komisioner KPU Arief Budiman menunjukkan contoh surat suara Pemilihan Umum Presiden 2014 di Kantor KPU, Jakarta, Kamis, 5 Juni 2014. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan surat suara dalam Pilpres 2014 untuk dua pasangan calon presiden dan wakil presiden dengan ukuran 18 x 23 cm, dari kertas seberat 80 gram. (Sumber: ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma/Asf/ama/14)
Guru Besar Hukum UI: Presiden Indonesia Paling Besar Kekuasaanya di Bidang Legislatif

Presiden Indonesia ikut dalam semua aktivitas legislasi mulai dari perencanaan, pengusulan, pembahasan, persetujuan hingga pengundangan.


Terkini: Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ombudsman Buka Suara Kasus Penipuan Deposito BTN

9 jam lalu

Prabowo dan Sri Mulyani. Instagram
Terkini: Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ombudsman Buka Suara Kasus Penipuan Deposito BTN

Staf Khusus Menteri Keuangan mengatakan Jokowi sudah memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berkomunikasi dengan Prabowo.


Masalah Program Pendidikan Dokter Spesialis Gratis PPDS: Kuota Hanya 38, Depresi sampai Dibuli Senior

9 jam lalu

Ilustrasi dokter spesialis (ANTARA)
Masalah Program Pendidikan Dokter Spesialis Gratis PPDS: Kuota Hanya 38, Depresi sampai Dibuli Senior

Untuk tahun pertama Kementerian Kesehatan menyediakan 38 kursi PPDS, namun Jokowi minta kuotanya ditambah.


Syarat Pemasangan Foto Presiden dan Wakil Presiden di Kantor atau Instansi, Wajibkah?

10 jam lalu

Foto presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024 - 2029 di jual di lapak penjual bingkai foto di Pasar Baru, Jakarta, Selasa 23 April 2024. Pasangan Prabowo - Gibran resmi keluar sebagai pemenang Pilpres 2024 setalah dalam sidang putusan PHPU Pilpres 2024 Mahkamah Konstitusi menolak semua permohonan sengketa pemilu yang diajukan oleh pasangan Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar dan pasangan Ganjar Pranowo - Mahfud MD. TEMPO/Subekti
Syarat Pemasangan Foto Presiden dan Wakil Presiden di Kantor atau Instansi, Wajibkah?

PDIP memberi klarifikasi mengapa tak ada foto Jokowi di kantor DPD PDIP Sumatera Utara. Wajibkah pemasangan foto presiden dan wakil presiden?


Lapangan Upacara 17 Agustus di IKN Rumputnya Berstandar FIFA

11 jam lalu

Potret lapangan upacara di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara pada Senin sore, 6 Mei 2024. Pemerintah berencana menggelar upacara HUT ke-79 Kemerdekaan Indonesia di sini pada 17 Agustus 2024. TEMPO/Riri Rahayu
Lapangan Upacara 17 Agustus di IKN Rumputnya Berstandar FIFA

Selain menargetkan upacara HUT Kemerdekaan di IKN, Jokowi berencana mulai berkantor di ibu kota baru mulai Juli mandating


Jokowi Godok Komposisi Pansel Calon Pimpinan KPK

11 jam lalu

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana saat ditemui di kantor Kementerian Sekretaris Negara pada Rabu, 6 Desember 2023. TEMPO/Daniel A. Fajri
Jokowi Godok Komposisi Pansel Calon Pimpinan KPK

Jokowi masih menggodok nama-nama calon anggota pansel calon pimpinan dan dewan pengawas KPK