TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan tetap menyediakan satu gardu tol hibrid, yakni gerbang tol yang bisa melayani transaksi tunai maupun non tunai saat pemberlakuan pembayaran non tunai di jalan tol mulai hari ini, Selasa, 31 Oktober 2017.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan setiap gerbang tol akan disiagakan petugas tol untuk membantu kelancaran transaksi pembayaran. Selain itu, pengguna tol akan dipandu sebelum mendekati gerbang tol jika tidak memiliki kartu uang elektronik (e-money).
"Jadi hibrid. Semua pintu harus tetap ada penjaganya. Ini kan mengubah kebiasaan orang tidak bisa langsung. Hibrid itu bisa tunai bisa e-money. Akan di-guide dari jauh kalau belum memiliki e-money," kata Menteri Basuki di Kantor Kementerian PUPR Jakarta, Senin, 30 Oktober 2017.
Baca: PT Jasa Marga Optimistis 100 Persen Elektronifikasi Tol Tercapai
Ia menjelaskan solusi tersebut merupakan aspirasi dari konsumen yang disampaikan melalui Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Pemerintah menyadari bahwa mengubah kebiasaan masyarakat dari transaksi tunai menjadi non tunai di gerbang tol tidaklah mudah, sehingga diharapkan gerbang tol hibrid bisa memfasilitasi pengguna tol yang tidak memiliki uang elektronik.
Namun, Basuki belum bisa memastikan berapa lama gerbang tol hibrid tetap disediakan. Basuki menjelaskan pengguna tol umumnya lebih puas menggunakan uang elektronik dibanding uang tunai. "Kalau menurut surveynya, orang suka memakai e-money," ungkapnya.
Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR mencatat pembayaran non tunai melalui penggunaan uang elektronik di jalan tol seluruh Indonesia mencapai 91 persen terhitung per 24 Oktober 2017.
Secara khusus, pembayaran non tunai di jalan tol kawasan Jabodetabek mencapai 94 persen, Jawa non Jabodetabek mencapai 86 persen, dan luar Jawa 73 persen.
ANTARA
Catatan: berita ini mengalami pembetulan di bagian judul pada Selasa, 31 Oktober 2017 pukul 15.00.
