TEMPO Interaktif, Jakarta:Direktorat Jenderal Pajak akan kembali memperluas basis pajak. Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian Pajak Hasan Rahmany mengatakan, langkah ini ditempuh untuk meningkatkan penerimaan negara. Pendekatan yang sedang digodok adalah perluasan berbasis kepemilikan apartemen, rumah mewah dan asosiasi pekerjaan. Saat ini pemerintah sedang membahas standar operasional dan prosedur (SOP) ketiga pendekatan itu. "Diharapkan bulan depan sudah selesai dan bisa langsung diaplikasikan," katanya di Departemen Keuangan, di Jakarta kemarin. Pendekatan yang sedang digodok untuk menutup kekurangan ketiga pendekatan sebelumnya. Pemerintah, sebelumnya sudah menetapkan tiga basis pendekatan berdasarkan kelompok orang pribadi. Pertama adalah wirausaha berbasis properti seperti pengusaha dan pedagang di lokasi sentra ekonomi (mal dan pertokan). Kedua, pendekatan berbasis profesi seperti dokter, notaris, pengacara, konsultan serta profesi lainnya. Ketiga, pendekatan pegawai atau karyawan berbasis kepemilikan, jabatan baik pegawai swasta atau pegawai negeri sipil seperti bendahara negara. Pendekatan berbasis properti dan profesi, saat ini sudah diterapkan di Jakarta dan Surabaya. Perluasan wajib pajak, kata Hasan, untuk mengejar target yang telah ditetapkan pemerintah. Tahun ini, jumlah wajib pajak ditargetkan mencapai 6 juta orang. Sedangkan pertengahan tahun depan, targetnya menjadi 10 juta wajib pajak. ANTON APRIANTO