Tak Ada Insentif Pajak Korban Banjir

Reporter

Editor

Rabu, 7 Februari 2007 16:41 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Direktur Jenderal Pajak Darmin Nasution mengatakan, tidak ada insentif pajak bagi industri maupun pengusaha yang menjadi korban bencana banjir akhir-akhir ini. Dia menegaskan bahwa aparat pajak akan tetap memungut pajak seperti biasa. "Ya, (pungutan pajak) tetap jalanlah. Jangan dibesar-besarkan urusan banjir dengan (insentif) pajak," kata dia di Jakarta, Rabu (7/2). Dia menilai banjir hanya terjadi sementara sehingga dampaknya tak akan membuat kerusakan terlampau besar bagi dunia usaha. Selain itu, dalam perekonomian Indonesia mengenal mekanisme asuransi. Jadi, meski industrinya terkena banjir, "Pengusaha tetap bisa memperoleh penggantinya dari pihak asuransi." Darmin mengaku belum menghitung apakah bencana banjir mengakibatkan terhambatnya penerimaan pajak. Namun, dia yakin, korban banjir tetap bisa bayar pajak karena ada kompensasi dari asuransi. "Bukan artinya, utang pajak di-cover dari asuransi, loh," ujarnya. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofyan Wanandi secara terpisah mengatakan belum terpikirkan untuk meminta insentif pajak. Sebab, pengusaha masih fokus pada penanganan kendala transportasi ekspor impor . Itu belum termasuk masalah pasokan listrik, bahan bakar, dan jaringan komunikasi yang sudah lima hari terakhir bermasalah. "Kami tahu kok, pemerintah sudah terlalu terbebani masalah banjir ini," kata Sofyan dihubungi Tempo di Jakarta. AGUS SUPRIYANTO

Berita terkait

Kelompok G7 Sepakat Tarik Pajak Minimum Global 15 Persen dari Perusahaan Raksasa

6 Juni 2021

Kelompok G7 Sepakat Tarik Pajak Minimum Global 15 Persen dari Perusahaan Raksasa

Negara Kelompok G7 sepakat untuk menarik pajak minumum global yang lebih tinggi pada bisnis multinasional seperti Google, Facebook, Apple, dll

Baca Selengkapnya

Perusahaan di Bangladesh yang Merekrut Transgender Bakal Dapat Diskon Pajak

4 Juni 2021

Perusahaan di Bangladesh yang Merekrut Transgender Bakal Dapat Diskon Pajak

Pemerintah Bangladesh berencana memberikan keringanan pajak bagi perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan transgender.

Baca Selengkapnya

Inggris Akan Menaikkan Pajak Perusahaan untuk Bantu Anggaran Covid-19

21 Februari 2021

Inggris Akan Menaikkan Pajak Perusahaan untuk Bantu Anggaran Covid-19

Menteri Keuangan Inggris Rishi Sunak akan menaikkan pajak perusahaan untuk membayar perpanjangan skema bantuan Covid-19 dalam anggaran bulan depan

Baca Selengkapnya

Inggris Mau Kenakan Pajak ke Perusahaan yang Untung Banyak Selama Covid-19

7 Februari 2021

Inggris Mau Kenakan Pajak ke Perusahaan yang Untung Banyak Selama Covid-19

Inggris berencana mengenakan pajak kepada ritel dan perusahaan teknologi yang labanya melonjak selama pandemi Covid-19.

Baca Selengkapnya

Proyek Gas Tiung Biru Setor Pajak Rp 8,08 Triliun

26 April 2019

Proyek Gas Tiung Biru Setor Pajak Rp 8,08 Triliun

Setoran pajak proyek gas Tiung Biru, Bojonegoro ini merupakan yang terbesar di lingkungan proyek Migas.

Baca Selengkapnya

Terima Laporan Pemerasan, Polisi Tangkap Seorang Petugas Pajak

10 Mei 2018

Terima Laporan Pemerasan, Polisi Tangkap Seorang Petugas Pajak

Petugas pajak tersebut dikenai sanksi skorsing dari KKP Pratama Bangka.

Baca Selengkapnya

Bertemu Jokowi, Kadin Usul Kemudahan Audit Pajak

27 Oktober 2017

Bertemu Jokowi, Kadin Usul Kemudahan Audit Pajak

Pengurus Kamar Dadang dan Industri (Kadin) Indonesia bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan.

Baca Selengkapnya

Otoritas Pajak Minta Google Selesaikan Pembayaran Pajak 2016  

20 Maret 2017

Otoritas Pajak Minta Google Selesaikan Pembayaran Pajak 2016  

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak segera meminta Google Asia Pacific Pte Ltd menyelesaikan pembayaran pajak tahun 2016.

Baca Selengkapnya

Dongkrak Pajak dari Sektor Perikanan, Begini Kiat Sri Mulyani

14 Maret 2017

Dongkrak Pajak dari Sektor Perikanan, Begini Kiat Sri Mulyani

Sri Mulyani mengaku selama ini mungkin koordinasi antar
lembaga pemerintah memang harus diperbaiki.

Baca Selengkapnya

Setelah Google, Ditjen Pajak Incar Facebook  

23 November 2016

Setelah Google, Ditjen Pajak Incar Facebook  

Walau tidak miliki kantor di Indonesia, Facebook dinilai sebagai perusahaan over the top (OTT) yang mengambil keuntungan di Indonesia.

Baca Selengkapnya