TEMPO.CO, Bandung - Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar disebut Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menghambat perizinan proyek Meikarta. “Pak Mendagri belum tahu masalahnya, kurang mendalami. Bagus, semua harus dipercepat. Saya setuju, tapi harus diteliti dulu masalahnya. Jangan cepat malah menjadi fatal,” kata Deddy di Bandung, Jumat, 15 September 2017.

Baca juga: Menteri Tjahjo Sindir Deddy Mizwar Soal Meikarta

Deddy mengatakan pemerintah Jawa Barat belum bisa memberikan rekomendasi perizinan proyek properti milik Lippo Group itu bisa diproses Kabupaten Bekasi. Sebab, saat ini masih dibahas persetujuan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) daerah tersebut.

“RDTR Kabupaten Bekasi kan belum selesai. Itu dulu kami lihat. Belum selesai, (Kabupaten Bekasi) sudah mengajukan RDTR tapi masih kami teliti lagi," katanya.

Menurut Deddy, pengembangan proyek properti Meikarta, yang disebut-sebut akan mengambil lahan relatif besar, itu perlu dipastikan dulu peruntukan ruangnya. Kabupaten Bekasi sudah mengirim semua dokumen rancangan RDTR untuk mendapat persetujuan pemerintah provinsi.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo ikut berkomentar tentang megaproyek Meikarta di Cikarang, Jawa Barat. Tjahjo mengatakan pembangunan Meikarta terhambat aturan. Sebelumnya, Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar mengancam tak menerbitkan izin Meikarta.

"Jangan seperti Meikarta, izin dari bupati sudah ada, terhambat karena dilarang Wakil Gubernur Jawa Barat. Padahal belum ada peraturan gubernur yang mengatur masalah ini. Saya kira ini harus dicermati bersama," ujar Tjahjo saat membuka pameran Indonesia Future City & REI Mega Expo 2017 di ICE BSD, Serpong, Kamis, 14 September 2017.

Kewenangan memberikan izin kepada para pengembang berada di tangan bupati dan wali kota. Alasannya, kepala daerah adalah pihak yang memahami wilayah yang dipimpinnya. Karena itu, menurut Tjahjo, peraturan daerah yang disusun dengan baik merupakan kewenangan pemerintah daerah.

"Secara prinsip, investasi di daerah ini harus didukung penuh dengan kewenangan penuh, sesuai dengan aturan yang ada adalah bupati dan wali kota. Soal adanya peraturan gubernur, saya kira itu seharusnya menyesuaikan, justru tidak menghambat. Ini adalah hal yang menjadi penting sekali," kata Tjahjo.

Tjahjo melanjutkan, saat ini banyak sektor swasta yang ingin memajukan daerah. Swasta ingin membangun, tapi masih banyak hambatan yang berkaitan dengan perizinan, kebijakan, bahkan ada kebijakan yang harus dicermati bersama.

Jika ada peraturan daerah yang dianggap masih menghambat perizinan dan peran swasta, Tjahjo meminta hal itu dievaluasi. Hal itu sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo agar dapat memberdayakan swasta.

Deddy Mizwar sebelumnya menyatakan proyek Meikarta belum mengantongi izin. Ia meminta Meikarta disetop dulu.

AHMAD FIKRI