TEMPO.CO, Jakarta - Penerbit Republika mengaku khawatir atas keputusan Tere Liye berhenti menerbitkan buku. General Manager Republika Penerbit, Syahruddin El Fikri, menyatakan, sikap penulis buku Hafalan Surat Delisa tersebut bisa diikuti para penulis lain.
“Kami khawatir jejak Tere Liye diikuti penulis-penulis lain jika ia tidak menerbitkan buku lagi,” kata Syahruddin kepada Tempo, Kamis, 7 September 2017.
Syahruddin mengatakan, sebenarnya keluhan terkait dengan pajak penulis ini tidak hanya diungkapkan Tere Liye, tapi juga beberapa penulis yang bukunya diterbitkan Republika. Hanya saja, mereka enggan untuk mengungkapkannya secara pribadi kepada publik.
“Jadi beberapa tahun silam pun sebenarnya sudah diungkapkan para penulis lain misalnya saja Kang Abik (Habiburrahman El Shirazy), penulis Ayat-ayat Cinta, atau Afifah Afra. Mereka pun merasakan yang sama,” kata Syahruddin.
Republika meminta kepada pemerintah untuk mencabut pajak perbukuan. Menurut Syahruddin, pemerintah tidak adil karena menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.010/2015 tentang kriteria jasa kesenian dan hiburan yang tidak dikenai pajak pertambahan nilai. Tapi untuk industri penerbitan buku malah pajaknya besar.
“Cabutlah pajak perbukuan. Ini tidak adil. Pajak hiburan untuk orang bersenang-senang tidak dicabut. Sedangkan buku untuk mencerdaskan bangsa, pajaknya tinggi,” kata Syahruddin.
Penerbit Republika menyatakan kesedihannya atas berhentinya Tere Liye menerbitkan buku. Syahruddin mengatakan, Tere adalah salah satu penulis dengan produktivitas tinggi yang pernah bekerja sama dengan penerbit Republika.
“Kami merasa sedih dan kehilangan, karena sangat susah mencari penulis yang benar-benar konsisten. Tere Liye menerbitkan bukunya setiap tahun minimal tiga,” kata Syahruddin. Meski begitu, Syahruddin bersama tim penerbit Republika menyikapi hal ini sebagai tantangan. Republika mengatakan akan mengoptimalkan para penulis pemula maupun best seller mereka agar tetap produktif dan terus menerbitkan buku.
