TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Golkar, Misbakhun, menyoroti target penerimaan pajak pada 2018 yang bertumbuh menjadi Rp 1609,4 triliun atau hanya 9,3 persen dibanding target 2017. "Jauh dari sebelumnya 10 sampai 12 persen," kata dia di ruang rapat Komisi XI DPR, Jakarta, Kamis, 7 September 2017.
Padahal, kata Misbakhun, senjata untuk memperkuat penerimaan pajak itu telah dimiliki pemerintah, yakni dengan adanya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan. Meski untuk tahun depan, penerimaan pajak tidak lagi disokong oleh program pengampunan pajak yang sebelumnya berhasil melambungkan penerimaan pajak negara.
Lebih jauh, Misbakhun berpendapat target pertumbuhan ekonomi Indonesia 2018 yang dicanangkan pemerintah, yakni 5,4 persen, harus ditopang dengan penerimaan pajak yang kuat. "Kalau penerimaan pajak tinggi maka pemerintah tak perlu lakukan self blocking dan pemotongan anggaran," ujarnya.
Misbakhun yakin target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen itu telah diambil dengan dasar pertimbangan yang matang. "Karena tahun ini adalah tahun keempat pemerintah Presiden Jokowi. Bukan lagi hanya menyatakan sudah melakukan apa tapi mau melakukan apa," katanya.
Dalam hal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2018, menurut Misbakhun, yang patut jadi perhatian adalah seberapa kuat pemerintah membangun kredibilitas APBN. "Apakah bisa diterima pasar dan rasional menurut perhitungan mereka," tuturnya.
