Pengendara mobil tengah memasukki gerbang tol otomatis dikawasan Cengkareng, Jakarta, 14 Mei 2017. Sistem transaksi nontunai bisa diterapkan di semua gerbang tol pada Oktober nanti. Tempo/Tony Hartawan
TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah pusat dan daerah DKI Jakarta akan membentuk dua entitas berbeda guna mendukung transaksi non tunai. Tujuan pembentukan dua entitas itu adalah menyediakan infrastruktur yang dapat memproses uang elektronik saling terkoneksi dan saling dapat beroperasi.
Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo mengatakan, sinergi itu harus ditempuh untuk mendukung sistem pembayaran nontunai pada transportasi massal. "Kami targetkan akhir 2017 dua entitas itu akan terbentuk," ujarnya dalam pidato pada acara penandatanganan kerja sama antara BI, Kemenhub, dan Pemprov DKI Jakarta pada Rabu, 6 September 2017.
Entitas pertama terdiri dari perusahaan transportasi BUMN seperti Damri, Commuterline, Raillink, Light Rail Transit (LRT) yang akan dipimpin oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero). Selanjutnya adalah entitas kedua terdiri dari Transjakarta, Mass Rapid Transit (MRT), LRT Jakarta dan PPD yang dikomandani Pemprov DKI Jakarta.
Agus mengatakan, pada akhir 2018, dua entitas itu akan terhubung dan menyediakan layanan yang terintegrasi penuh. "Kami optimistis masyarakat Jabodetabek akan menggunakan berbagai manfaat dari produk uang elektronik," ujarnya.
Di luar dua pembentukan entitas itu, ada juga integrasi konsorsium lain yang tengah digodok Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yaitu konsorsium Electronic Toll Collection (ETC). Konsorsium itu akan digunakan untuk mempersiapkan transaksi pembayaran tol nontunai.
Bank Indonesia dan Kementerian Perhubungan RI menyepakati pengembangan integrasi sistem pembayaran elektronik bidang transportasi yang meliputi pembayaran transportasi antar moda darat, laut, udara dan perkeretaapian, serta perparkiran dan jalan berbayar. Jangka waktu kerja sama itu adalah lima tahun dan bisa diperpanjang.
Dengan integrasi tersebut, nantinya masyarakat akan dapat menggunakan uang elektronik dari berbagai penerbit pada berbagai moda transportasi. Pelaksanaan integrasi pembayaran tersebut akan dimulai dari wilayah Jabodetabek, bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Menurut Agus, integrasi itu diharapakan meningkatkan efisiensi layanan publik melalui penerapan transaksi non tunai. "Hal ini sangat penting, mengingat besarnya tuntutan akan layanan pembayaran yang semakin aman, lancar, dan efisien, seiring pesatnya perkembangan teknologi informasi," ujarnya.
