TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat meluncurkan layanan informasi dan konsultasi investasi konstruksi digital di Hotel Grand Mahakam, Jakarta, 31 Agustus 2017. Layanan digital yang diberi nama Lintas PUPR ini dibuat untuk memudahkan informasi investasi infrastruktur di Indonesia.

Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Anita Firmanti mengatakan sekarang sudah masuk era digital. Karena itu, kata dia, pihaknya mesti mengikuti perkembangan teknologi untuk mempermudah investasi masuk ke Indonesia. "Layanan ini mempermudah investor berinvestasi. Sebab bisa melihat langsung dan menjangkaunya," kata Anita.

Ia menuturkan PUPR membutuhkan dana Rp 1.915 triliun untuk berbagai infrastruktur sesuai dengan rencana strategis 2015-2019. Namun anggaran yang ada saat ini hanya Rp 1.289 triliun, yang berasal dari APBN dan APBD. "Artinya, masih kurang Rp 626 triliun untuk menutupi kebutuhan yang direncanakan," ujarnya.

Pihaknya akan menggunakan berbagai alternatif pendanaan untuk menutupi kekurangan itu. Salah satu cara yang akan digunakan pemerintah adalah menggunakan skema kerja sama pembangunan dengan melibatkan swasta atau kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU). "Lintas PUPR ini diharapkan bisa membantu menarik investor untuk menutupi kekurangan anggaran itu," ucapnya.

Ia menjelaskan, pada Lintas PUPR akan tersaji layanan informasi investasi infrastruktur PUPR yang bisa dilakukan dengan KPBU. Selain itu, di aplikasi tersebut akan ada layanan konsultasi secara online ataupun offline dengan narasumber sektor yang terkait dengan proyek investasi infrastruktur.

Ia menambahkan, layanan tersebut juga untuk manajemen pengetahuan investasi infrastruktur PUPR yang meliputi hasil riset, pengembangan, profil kelembagaan, dan lain-lain. "Nanti akan dikembangkan juga agar layanan ini menggunakan bahasa Inggris," ujarnya.

IMAM HAMDI