TEMPO.CO, Jakarta - Bank Indonesia melakukan audiensi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menyerahkan Rencana Anggaran Tahunan BI (RATBI) 2018. Penyerahan itu hadir Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardoyo, Ketua DPR Setya Novanto, Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan, dan beberapa anggota Komisi XI DPR.
“Kami tadi ketemu Ketua dan Wakil Ketua DPR dan pimpinan Komisi XI DPR untuk menyampaikan Rencana Anggaran Tahunan BI 2018,” kata Agus di Gedung DPR, Senin, 28 Agustus 2017.
Agus mengatakan pihaknya telah menyerahkan dokumen RATBI kepada pimpinan DPR. Agus berharap dokumen tersebut bisa dibahas dan disetujui. Sehingga Bank Indonesia bisa bekerja dengan baik untuk menjalankan fungsi moneter makro prudensial serta sistem pembayaran. “Perencanaan 2018 sudah kami suguhkan dalam bentuk dokumen,” ujarnya.
Agus menyimpulkan kondisi perekonomian Indonesia dalam keadaan baik. Pertumbuhan ekonomi Indonesia dikatakan berada di angka 5,01 persen. Sedangkan dari sisi pengendalian inflasi Indonesia masih aman. Sebab, inflasi berada di kisaran 4 persen pada 2017.
Dari segi neraca pembayaran, Agus mengatakan Indonesia berada dalam kondisi surplus. Agus mengatakan kondisi rupiah terhadap dolar juga mengalami apresiasi. “Kita lihat neraca pembayaran Indonesia dalam kondisi surplus. Tahun ini, rencananya ada di US$ 7 miliar surplus. Kita lihat bahwa nilai tukar rupiah pada 2016 menunjukkan kondisi yang apresiasi terhadap dolar dan kinerja rupiah itu yang terbaik di Asia Pasifik,” ucap Mantan Menteri Keuangan Kabinet Indonesia Bersatu II itu.
Menurut Agus, dalam anggaran 2018, diperkirakan akan ada peningkatan penerimaan, sementara pengeluaran akan lebih rendah dari prognosa 2017. Agus berujar kebijakan BI akan berfokus pada upaya memelihara dan menjaga kestabilan nilai rupiah.
Taufik Kurniawan menuturkan DPR mengapresiasi audiensi yang dilakukan BI. Taufik mengatakan, nantinya, Bank Indonesia akan memberikan data persandingan dengan data dari Badan Pusat Statistik. Data ini terkait dengan prospek laju perekonomian dan inflasi pada 2018.
“Sehingga persandingan data ini semakin memperkuat dan mempertajam dalam kaitan nanti teman-teman di Komisi XI bisa memberikan akurasi data yang lebih riil,” tuturnya.
