Menteri Bappenas, Bambang Brodjonegoro berbicara dalam acara Kongres Diaspora Indonesia IV-Global Summit, di Hotel JS Luwansa, Kuningan, Jakarta Selatan, 21 Agustus 2017. Alfan Hilmi
TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah berencana menggelontorkan lebih banyak duit untuk program bantuan sosial pada tahun depan. Menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro, kebijakan bantuan sosial menjadi yang utama untuk mengurangi angka kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan.
Melonjaknya anggaran terlihat dari rencana pagu Kementerian Sosial tahun depan sebesar Rp 34 triliun. Kenaikannya hampir 100 persen bila dibandingkan dengan alokasi duit yang disepakati dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2017 sebesar Rp 17,3 triliun. Jika usul ini disetujui, anggaran kementerian ini bakal lebih tinggi dibanding Kementerian Pertanian yang memperoleh dana Rp 23,8 triliun.
Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Harry Hikmat melaporkan duit tersebut bakal digunakan untuk menambah penerima program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 10 juta keluarga. Tahun ini penerima PKH hanya mencapai 6 juta keluarga. Harry mengklaim gelontoran dana ini salah satunya bertujuan meningkatkan kemandirian keluarga. “Jangan sampai mental menerima bansos terus. Harus diupayakan agar mereka meningkatkan produktivitas,” kata Harry, seperti dikutip dari Koran Tempo edisi Rabu, 23 Agustus 2017.
Duit juga dipakai untuk bantuan tabungan sosial anak. Kementerian Sosial mengucurkan duit Rp 1 juta per tahun untuk 23.800 anak di seluruh Indonesia. Dana diberikan terus-menerus hingga anak berusia 18 tahun. Kementerian bekerja sama dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan dimulai hari ini.
Pemerintah juga memastikan program penanggulangan kemiskinan lainnya seperti bantuan pendidikan untuk 19,7 juta orang dan bantuan pangan untuk 10 juta keluarga tetap berjalan. Jumlah total duit untuk program ini mencapai Rp 73,7 triliun.
Selain meluncurkan berbagai program bantuan sosial, pemerintah berjanji akan mempertahankan harga bahan bakar minyak jenis pelayanan masyarakat, harga gas elpiji bersubsidi, dan tarif listrik selama setahun penuh pada 2018. Rencana ini berbeda dengan kebijakan energi sebelumnya yang berubah-ubah sesuai dengan harga pasar.
