Kenaikan Belanja Infrastruktur Rendah, Swasta Jadi Andalan  

Reporter

Senin, 21 Agustus 2017 08:00 WIB

Kendaraan melintas di samping proyek pembangunan kereta ringan atau Light Rail Transit (LRT) rute Cibubur-Cawang di Tol Jagorawi, Cibubur, Jakarta, 10 Agustus 2017. Rute Bekasi Timur-Cawang sepanjang 17,1 km telah mencapai 17 persen. ANTARA/Aprillio Akbar

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan keterbatasan anggaran negara membuat kenaikan belanja infrastruktur pada tahun depan lebih rendah dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Pada 2018, anggaran infrastruktur hanya naik 5,6 persen menjadi Rp 409 triliun, jauh di bawah tahun ini saat belanja tersebut naik 23 persen dari Rp 313 triliun menjadi Rp 387,7 triliun. Meski jumlahnya terbatas, Darmin optimistis anggaran tersebut bisa mendorong target pertumbuhan ekonomi yang dipatok 5,4 persen. Untuk menutupinya, kata dia, pemerintah akan lebih banyak melibatkan swasta dalam pembangunan infrastruktur. Rencana itu akan masuk ke paket kebijakan ekonomi ke-16.

"Paket kebijakan siap diluncurkan pada akhir bulan ini untuk mempercepat perizinan," kata Darmin, Minggu, 20 Agustus 2017.

Baca: Sri Mulyani Ungkap Penyebab Infrastruktur Indonesia Tertiggal

Paket kebijakan ekonomi ke-16 ini bakal memangkas beberapa aturan yang menghambat investasi. Selain merumuskan percepatan perizinan dan pengawasan realisasi investasi, Darmin menyebut, paket tersebut akan merumuskan peran swasta dalam pembangunan infrastruktur. Pemerintah akan memperbanyak insentif bagi swasta dalam skema kerja sama pembangunan kemitraan pemerintah dan badan usaha (KPBU).

"Setiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyelesaikan perizinan investasi yang dibangun di lingkungan mereka masing-masing," ujarnya.

Simak: Jokowi Minta Proyek Infrastruktur Papua-Papua Barat

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono optimistis bakal ada percepatan realisasi pembangunan infrastruktur dibanding pada tahun lalu. Salah satu caranya, kata dia, memperbanyak shift kerja agar jalannya proyek bisa dikebut. Saat ini penyerapan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum baru mencapai 42,23 persen dengan tingkat kemajuan proyek rata-rata 47,11 persen. Tahun depan, anggaran Kementerian Pekerjaan Umum akan bertambah dari Rp 101,4 triliun menjadi Rp 106,9 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan anggaran infrastruktur pada tahun depan sudah optimal. Sebab, pemerintah harus menjaga defisit anggaran di bawah 3 persen dan utang di bawah 30 persen dari produk domestik bruto.

Untuk menutup belanja, Sri mengatakan akan mengejar pajak yang saat ini masih minim. Penerimaan perpajakan ditargetkan naik dari Rp 1.732,9 triliun menjadi Rp 1.877,2 triliun. "Tantangannya bagaimana anggaran negara tidak bocor dan betul-betul mencapai masyarakat dan membangun infrastruktur," katanya.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro mengatakan anggaran ini masih bisa menutup kebutuhan proyek prioritas senilai Rp 269,1 triliun. Selain itu, banyak program pemerintah yang bermanfaat untuk mengurangi kesenjangan kesejahteraan tapi tidak memerlukan biaya besar. "Sertifikasi tanah murah. Tanahnya kan milik pemerintah," ujarnya.

Hingga semester pertama 2017, realisasi program sertifikasi tanah mencapai 46 juta bidang lahan. Presiden Joko Widodo mengatakan realisasi tersebut harus dipercepat pada tahun depan karena meleset dari target 126 juta bidang lahan. Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional Sofyan Djalil mengatakan sudah menambah juru ukur sebanyak 4.400 personel untuk mempercepat program ini.

CAESAR AKBAR | ANGELINA ANJAR SAWITRI | DIKO OKTARA | ANDI IBNU

Berita terkait

Bantu Lukas Enembe Bikin Rekening, Saksi Tak Tahu Ada Transferan Rp 806 Juta

16 Agustus 2023

Bantu Lukas Enembe Bikin Rekening, Saksi Tak Tahu Ada Transferan Rp 806 Juta

Saksi Teknisi ATM mengaku tidak tahu terkait transferan dana dari Lukas Enembe yang masuk ke rekeningnya

Baca Selengkapnya

Tutupi Utang Proyek Infrastruktur, Waskita Karya Rekayasa Laporan Keuangan

22 Juni 2023

Tutupi Utang Proyek Infrastruktur, Waskita Karya Rekayasa Laporan Keuangan

PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk coba menutupi utang-utang proyek infrastruktur dengan merekayasa laporan keuangan.

Baca Selengkapnya

Hadapi Sidang Dakwaan, Lukas Enembe Dihadirkan Secara Daring

12 Juni 2023

Hadapi Sidang Dakwaan, Lukas Enembe Dihadirkan Secara Daring

Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe menjalani sidang pembacaan dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, pada Senin, 12 Juni 2023.

Baca Selengkapnya

Rijatono Lakka Penyuap Lukas Enembe Dituntut 5 Tahun Penjara

6 Juni 2023

Rijatono Lakka Penyuap Lukas Enembe Dituntut 5 Tahun Penjara

Rijatono Lakka, Direktur PT Tabi Bangun Papua yang juga terdakwa penyuap Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe, dituntut pidana 5 tahun penjara.

Baca Selengkapnya

Pengacara Lukas Enembe Pakai Baju Toga Saat Diperiksa KPK

9 Mei 2023

Pengacara Lukas Enembe Pakai Baju Toga Saat Diperiksa KPK

Pengacara Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe, Stepanus Roy Rening memakai baju toga saat mendatangi KPK

Baca Selengkapnya

Kuasa Hukum Lukas Enembe Batal Diperiksa KPK Lantaran Sakit

5 Mei 2023

Kuasa Hukum Lukas Enembe Batal Diperiksa KPK Lantaran Sakit

Kuasa hukum Stepanus Roy Rening, Emmanuel Herdiyanto, mengatakan pengacara Lukas Enembe tersebut berhalangan hadir memenuhi panggilan KPK karena sakit

Baca Selengkapnya

Lukas Enembe Ajukan Praperadilan soal Penetapan sebagai Tersangka ke PN Jaksel

2 April 2023

Lukas Enembe Ajukan Praperadilan soal Penetapan sebagai Tersangka ke PN Jaksel

Lukas Enembe mengajukan permohonan praperadilan atas penetapan tersangka, penangkapan, dan penahanannya oleh KPK ke PN Jaksel

Baca Selengkapnya

Pemberi Suap Lukas Enembe Segera Disidangkan

24 Maret 2023

Pemberi Suap Lukas Enembe Segera Disidangkan

Pengusaha Rijantono Lakka yang merupakan penyuap Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe segera disidangkan.

Baca Selengkapnya

Kebijakan Satu Peta Perbaiki Tata Kelola Geospasial

22 Maret 2023

Kebijakan Satu Peta Perbaiki Tata Kelola Geospasial

Satu Peta telah untuk perbaikan tata kelola penerbitan izin dan hak atas tanah.

Baca Selengkapnya

KUR Festival agar Pemuda Semangat Berwirausaha

22 Maret 2023

KUR Festival agar Pemuda Semangat Berwirausaha

Pemerintah berupaya mendorong UMKM untuk mengakses pembiayaan KUR sehingga usahanya cepat naik kelas.

Baca Selengkapnya