TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan pemerintah Jepang telah berkomitmen mendukung penyediaan infrastruktur.
Hal itu sebagai tindak lanjut pertemuan bilateral antara Kementerian PUPR dan Japan International Cooperation Agency (JICA). “Setidaknya, ada empat proyek infrastruktur yang akan dikerjakan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis, 27 Juli 2017.
Simak: Dikritik BUMN Kuasai Proyek, Menteri Rini Tantang Bank Dunia
Keempat proyek itu adalah mass rapid transit (MRT), jalan akses Pelabuhan Patimban, proyek kereta cepat di jalur utara Pulau Jawa, dan jalan tol Trans Sumatera. Selain itu, Basuki menuturkan JICA diminta Presiden Joko Widodo untuk ikut menggarap proyek Irigasi Rentang dan Irigasi Kornering.
“Dengan demikian, pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi bisa semakin meningkat di luar Pulau Jawa," katanya.
Basuki berujar JICA juga berminat pada proyek jalan akses Pelabuhan Patimban mengingat pelabuhan tersebut masuk ke Proyek Strategis Nasional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2016 tentang Penetapan Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang, Jawa Barat.
Pelabuhan ini telah beroperasi sebagian pada Maret 2016 dan diharapkan dapat beroperasi sepenuhnya akhir tahun ini. Sehingga dibutuhkan dukungan jalan akses Pelabuhan Patimban sepanjang 8,1 kilometer, yaitu empat lajur dua arah yang terhubung dengan jalan nasional Pantura, dan ke depan direncanakan akan dapat tersambung juga dengan jalan tol Cikampek-Palimanan.
Dia menambahkan, jalan tol Trans Sumatera, yaitu ruas jalan tol Padang-Pekanbaru sepanjang 240 km, juga cukup layak ditawarkan ke JICA. “Dari Pekanbaru menuju Dumai, kemudian tersambung ke ASEAN Highway di Malaysia. Jalan tol ini sebagai outlet langsung ke Malaysia setelah keluar dari Dumai,” ucapnya.
Pembangunan jalan tol tersebut diperkirakan menelan biaya hingga Rp 35 triliun, yang di antaranya dibutuhkan untuk pembangunan terowongan. Pembangunan infrastruktur jalan tol itu diharapkan bisa segera dimulai pada 2018 mendatang dengan jangka waktu pelaksanaan selama lima tahun. "Kami belum membahas sistem pembiayaan, tapi yang pasti JICA ingin jaminan dari pemerintah. Nanti, kita akan merinci bersama,” tuturnya.
GHOIDA RAHMAH
