TEMPO.CO, Jakarta -Pemerintah mematok defisit dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2018 sebesar 2,19 persen dari produk domestik bruto. Defisit anggaran itu mencapai Rp 325,9 triliun di mana belanja negara diperkirakan Rp 2.204,4 triliun dan pendapatan negara ditargetkan Rp 1.878,4 triliun.

"Sasaran defisit anggaran tahun 2018 lebih rendah dari outlook-nya di tahun 2017 yang sebesar Rp 362,9 triliun atau 2,67 persen dari produk domestik bruto," ujar Jokowi dalam sidang paripurna DPR di Ruang Rapat Paripurna I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 16 Agustus 2017.

Tingkat keseimbangan primer pada 2018 menurut Jokowi, juga direncanakan mengalami penurunan dibandingkan tahun ini. Pada 2017, pemerintah memperkirakan tingkat keseimbangan primer minus Rp 144,3 triliun. Dalam RAPBN 2018, tingkat keseimbangan primer diprediksi minus Rp 78,4 triliun.

Jokowi menambahkan, untuk membiayai defisit anggaran dalam RAPBN 2018, pemerintah akan memanfaatkan sumber pembiayaan dari dalam negeri maupun dari luar negeri. "Dalam bentuk pinjaman atau utang yang akan dikelola dengan berhati-hati dan bertanggungjawab sesuai dengan standar pengelolaan internasional."

Pinjaman tersebut, menurut Jokowi, akan digunakan untuk kegiatan yang produktif yang mendukung program pembangunan nasional. Program pembangunan yang diprioritaskan pemerintah dalam RAPBN 2018 adalah di bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, infrastruktur, serta pertahanan dan keamanan.

Melanjutkan penjelasan mengenai defisit anggaran, Jokowi mengatakan bahwa rasio utang terhadap PDB juga akan dijaga di bawah tingkat yang diatur dalam keuangan negara. Rasio utang akan dikelola secara transparan dan akuntabel. "Serta akan diminimalkan risikonya pada stabilitas perekonomian di masa sekarang dan yang akan datang," ujar Jokowi.

ANGELINA ANJAR SAWITRI