TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan ketimpangan ekonomi yang tercermin pada rasio gini memang mengalami sedikit perbaikan. Namun, peningkatan produktivitas harus dilakukan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

"Rasio gini memang mengalami perbaikan sedikit, tapi rasio gini mengukur dari segi konsumsi, bukan dari segi pendapatan," kata Kalla saat membuka acara Indonesia Development Forum 2017, yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan Nasional di Hotel Westin, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Rabu, 9 Agustus 2017.

Baca: Jusuf Kalla: Sikap Menunggu Membuat Pertumbuhan Ekonomi Stagnan

Menurut Kalla, peningkatan pendapatan harus dilakukan melalui perbaikan produktivitas. Karena itu, perlu upaya keras dari berbagai pihak untuk meningkatkan produktivitas, sehingga peningkatan pendapatan bisa tercapai.

Baca: Pertumbuhan Ekonomi Stagnan, Indef: Akibat Konsumsi Lesu

Kalla mengatakan sejumlah upaya dasar telah dijalankan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan dan mengurangi pengeluaran masyarakat. Contohnya adalah subsidi pupuk, beras miskin, Program Keluarga Harapan, Kredit Usaha Rakyat, maupun dana desa. "Program dana desa mestinya tentu diperbaiki dan diperbanyak, walaupun hari terakhir banyak kritikan," kata Kalla.

Ketimpangan di Indonesia cenderung mengalami peningkatan dalam 10 tahun terakhir. Namun, pada 2014, Indonesia mulai menurunkan rasio gini. Koefisien gini untuk Maret 2017 tercatat 0,393 atau turun dari angka 0,408 pada 2015. Pada 2019, pemerintah mengupayakan rasio gini turun menjadi 0,36.

Tingkat kemiskinan juga ditargetkan turun menjadi 7-8 persen dari angka baseline 11,22 persen di 2015. Secara umum, ada empat faktor utama yang mendorong ketimpangan pada generasi sekarang dan masa depan. Yaitu, ketimpangan peluang sejak awal kehidupan sehingga mempengaruhi kualitas sumber daya manusia, pekerjaan yang tidak merata, kekayaan yang terkonsentrasi pada sekelompok orang, serta ketahanan ekonomi yang rendah.

IDF berlangsung 9-10 Agustus 2017. Acara ini digelar Bappenas dan didukung Knowledge Sector Initiatif (KSI) yang merupakan program kerja sama antara pemeirntah Indonesia dan Australia.

Mengambil tema "Fighting Inequality for Better Growth", ada tiga tujuan utama yang hendak dicapai forum ini. Pertama, mewadahi para pelaku pembangunan untuk menciptakan inovasi dalam memperkuat perencanaan dan pelaksanaan kebijakan; kedua, memberikan rekomendasi kebijakan yang berbasis bukti, pengetahuan, dan riset berkualitas; serta ketiga, memperkuat kolaborasi pemangku kepentingan dalam tata kelola dan praktik berkelanjutan dalam pembangunan.

"IDF diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi untuk mempertajam dan memperkuat komitmen pemerintah dalam perencanaan pembangunan, terutama dalam mengatasi isu ketimpangan antar kelompok pendapatan dan antar wilayah," kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro.

IDF melibatkan lebih dari 100 ahli dari Indonesia dan internasional dan lebih dari 40 makalah dan presentasi. Jumlah tersebut dipilih dari 555 makalah yang telah masuk, dengan berbagai topik diantaranya jaminan sosial, masa depan petani/nelayan kecil, keuangan inklusif, kewirausahaan sosial, ketimpangan di kota, dampak teknologi dan pembangunan Indonesia Timur.

AMIRULLAH SUHADA