TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Dewan Energi Nasional Abadi Poernomo mengakui bahwa ia beberapa kali mendapatkan keluhan dari pengguna bahan bakar biodiesel B20. Keluhan itu datang dari PT Kereta Api Indonesia dan industri pertambangan yang menggunakan kendaraan besar.
"Oleh karena itu, seyogyanya memang dibuat riset dulu. Artinya, semua pihak diundang untuk menentukan sampai seberapa jauh mereka bisa menyerap B20," kata Abadi saat ditemui di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Jakarta, Jumat, 4 Agustus 2017.
Pemerintah mewajibkan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar mengandung biodiesel sebesar 20 persen (B20). Biodiesel tersebut terbuat dari minyak kelapa sawit. Ketentuan itu dibuat untuk mengurangi impor BBM dan mengurangi emisi karbon.
Menurut Abadi, biodiesel B20 tidak masalah digunakan untuk mesin baru dengan tangki bahan bakar yang masih baru. Berbeda dengan mesin lama. "Mesin lama ada masalah karena di dalam tangkinya kemungkinan ada debu atau butiran air," kata Anggota DEN lainnya, Rinaldy Dalimi.
"Kalau minyak diesel biasa, air tidak akan nyampur. Tapi, kalau bahan bakar nabati, air akan menyatu sehingga kualitas bahan bakar nabati tersebut menjadi lebih rendah," ujar Rinaldy. "Karena itu, sedang diusahakan oleh BPBD Sawit bagaimana mesin-mesin lama bisa menggunakan B20 dengan baik."
Menurut Abadi, persoalan tersebut perlu diperhatikan oleh pemerintah karena jumlah mesin lama yang diwajibkan memakai biodiesel B20 cukup banyak. "Ada pula beberapa manufaktur yang mensyaratkan kalau memakai B20 maka garansinya hilang," tuturnya.
Masalah itu, menurut Abadi, tengah didiskusikan oleh Kementerian Perindustrian, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian ESDM. Mereka tengah menyusun terobosan-terobosan agar biodiesel B20 bisa diaplikasikan, baik di mesin lama maupun mesin baru.
