TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah berencana mengembangkan lahan garam untuk meningkatkan produksi garam nasional. Menurut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, pihaknya telah berdiskusi dengan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir, Wakil Presiden Jusuf Kalla, dan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Unggul Priyanto dalam pengembangan proyek ini.
"Ternyata BPPT itu sudah sangat bisa bikin garam. Tadi saya lapor Wapres (Jusuf Kalla), besok akan ada rapat dengan ahli garam dari tempat pak Menristekdikti, ternyata biayanya rendah tanpa melihat cuaca,” tutur Luhut di Gedung BPPT, Kamis, 3 Agustus 2017.
Menurut Luhut, jika proyek ini berjalan dengan baik, maka akan langsung dipraktekkan secara terintegrasi dengan membuat lahan di satu tempat terlebih dahulu yakni Kupang. Apabila lahan garam di Kupang berhasil, akan dilanjutkan pengembangannya di Madura dan tempat-tempat lainnya. Dengan begitu pemerintah akan dapat mengurangi kuota impor garam. Baca: Impor Garam Dianggap Rawan Ditunggangi Dagang Politik
"Karena dengan begitu biayanya lebih rendah dan tidak terpengaruh cuaca, sehingga produksinya kita angkat dan tak perlu impor lagi. Itu salah satu rekayasa dari BPPT yang tadi dibuat,” kata Luhut.
Kepala BPPT Unggul Priyanto mengatakan, pembangunan lahan garam terintegrasi akan memudahkan petani garam panen berkadar garam tinggi dengan proses hanya 4-5 hari. Hal itu dilakukan dengan cara membangun reservoir air laut bertingkat dan mekanisasi metode panen.
Dengan pendirian industri garam multi produk (multi proposed plant), maka akan dihasilkan produk bittern untuk industri makanan, minuman, dan suplemen yang dapat menjawab masalah perekonomian. “Sebagai contoh BPPT telah berhasil membuat pabrik garam farmasi pertama di Indonesia dan bahkan penguasaan proses produksi garam pro-analisa,” tuturnya.
