Jokowi Ingin Tingkatkan TKDN, Ini Jawaban Dua Bos BUMN

Reporter

Rabu, 2 Agustus 2017 07:30 WIB

Presiden Jokowi didampingi Menteri Kesehatan Nila F Moeloek dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia, Puan Maharani serta Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menjawab pertanyaan wartawan saat menghadiri acara Pencanangan Kampanye Imunisasi Measless Rubella (MR) di Madrasah Tsanawiah 10, Sleman, DI Yogyakarta, 1 Agustus 2017. Foto: Biro Pers Setpres

TEMPO.CO, Jakarta - Keinginan Presiden Joko Widodo atau Jokowi agar TKDN (Tingkat Kandungan Dalam Negeri) terus ditingkatkan direspon oleh para pimpinan perusahaan pelat merah. Beberapa mengklaim tingkat TKDN di usaha mereka sudah tergolong tinggi.

"Untuk transmisi dan distribusi itu besar sekali, hampir 80 persen," ujar Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara Sofyan Basri saat dicegat di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa, 1 Agustus 2017.


Baca: Bank Dunia Setujui Bantuan Pembiayaan untuk Infrastruktur


Sofyan melanjutkan bahwa untuk pembangkit, PLN masih berusaha meningkatkan prosentase TKDN nya. Ia berkata, prosentasenya saat ini masih di angka 30-40 persen.

Masih rendahnya TKDN di pembangkit listrik, kata Sofyan, karena faktor teknologi. Ia menyebut industri lokal belum mampu memaksimalkan teknologi yang rendah polusi.

Direktur Pertamina Elia Masa Manik mengklaim TKDN Pertamina paling banyak di sektor Hulu. Adapun hal itu di bawah koordinasi skk Migas. "Mereka yang monitor, mereka yang buat aturan, sejauh ini kalau Pertamina sampai 70 persen penggunaan TKDN-nya," ujar Elia. Porsi 70 persen itu, kata Elia, meliputi penggunaan layanan instalasi peralatan untuk melakukan pengeboran, perbaikan sumur, dan masih banyak lagi.

Ditanyai soal menutupi kekurangannya, Elia mengatakan hal itu bukan perkara gampang. Misalnya, untuk pengadaan casing, Pertamina masih mengandalkan hasil impor. "Seperti misalnya casing, terus alat-alat bor. Kalau kita di laut lepas, memang banyak yang kita harus impor," ujarnya mengomentari pernyataan Jokowi.

ISTMAN MP

Berita terkait

Pasokan Pupuk Subsidi Ditambah, Mentan Dorong Petani Memanfaatkan

12 jam lalu

Pasokan Pupuk Subsidi Ditambah, Mentan Dorong Petani Memanfaatkan

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta petani manfaatkan alokasi pupuk subsidi.

Baca Selengkapnya

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

15 jam lalu

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

Presidential Club berisi para eks presiden Indonesia yang akan saling berdiskusi dan bertukar pikiran untuk menjaga silaturahmi dan menjadi teladan.

Baca Selengkapnya

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

19 jam lalu

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

Microsoft siap investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, bagaimana dengan rencana investasinya di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

22 jam lalu

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Guinea di laga playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei mendatang.

Baca Selengkapnya

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

1 hari lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

1 hari lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

1 hari lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

1 hari lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

1 hari lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

1 hari lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya