TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah meminta badan usaha milik negara menyiapkan anggaran Rp 1,3 triliun untuk mengembangkan Pelabuhan Benoa. Anggaran ini diambil dari anggarannya PT Pelindo III.

"Mereka punya uang dan sekarang disetujui oleh Kementerian Perhubungan," kata Luhut Pandjaitan saat ditemui di Kementerian Koordinator Kemaritiman, Jakarta Pusat, Selasa, 1 Agustus 2017.

Luhut menuturkan Pelindo III segera memulai pengembangan Pelabuhan Benoa, dan diharapkan bisa selesai dalam jangka waktu satu tahun ke depan. "Sebelum annual meeting IMF-World Bank diharapkan selesai."

Selain itu, Luhut meminta kepada pihak terkait soal Benoa agar menurunkan biaya pelayanan yang dirasa lebih tinggi dari Singapura. Pasalnya, setelah dihitung, pemerintah menilai masih bisa dilakukan pemotongan biaya servis tersebut.

Sebelumnya, Menteri Pariwisata Arief Yahya mengatakan pemerintah memberikan diskon kepada kapal pesiar untuk bersandar di pelabuhan-pelabuhan di Indonesia. Diskon yang diberikan mencapai 50 persen dari tarif bersandar kapal pesiar sebelumnya.

Arief menjelaskan tarif sekali sandar kapal pesiar sudah didiskon menjadi US$ 20 ribu, dari tarif sebelumnya US$ 40 ribu. Ia melihat ini akan memaksimalkan potensi penumpang kapal pesiar sebesar 3 juta orang yang belum terserap dengan baik.

Menurut Luhut, pihaknya akan membuat turis asing yang ingin berwisata memakai kapal pesiar bisa datang ke Indonesia, dan naik dari Pelabuhan Benoa. Ia mencontohkan, turis asing datang ke Bali dengan pesawat terbang, lalu naik kapal pesiar, dan kapal itu mengambil air dan makanan dari Bali. "Jadi biar kita tak menerima numpang lewat saja."

Dengan begitu, kata Luhut, maka Pelabuhan Benoa diharapkan bisa menjadi tempat berlabuh kapal pesiar yang baik. Dalam kelanjutannya, pelabuhan tersebut secara tak langsung akan menaikkan jumlah penumpang kapal pesiar yang datang ke Indonesia.

DIKO OKTARA