TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah pengusaha mengeluh sulitnya izin impor langsung kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Para pengusaha menyampaikannya dalam rapat koordinasi gabungan pembahasan penyederhanaan perizinan larangan dan pembatasan impor serta menyampaikan pernyataan bersama (joint statements) Simplifikasi Tata Niaga Perdagangan Internasional dan Implementasi Pengawasan Post Border yang digelar hari ini.

Pengusaha di bidang impor alat-alat kesehatan, Bobby Nurwanto, mengatakan pihaknya awalnya sempat melakukan impor borongan karena terbatasnya pengetahuan terhadap regulasi impor. "Di awal kami susah mengurus izin karena belum terbukanya informasi dari masing-masing departemen teknis dan terbatasnya info yang bisa kita dapatkan di front desk," ujarnya dalam rapat di aula Mezzanine, gedung Djuanda I Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa, 1 Agustus 2017.

Simak: Berantas Narkoba, Sri Mulyani Prioritaskan Anggaran Polri dan BNN

Bobby berharap pemerintah dapat langsung menempatkan sumber daya yang berpengalaman dan memahami regulasi sebagai front desk. Sehingga, informasi yang disampaikan kepada pengusaha bersifat jelas dan tidak bertentangan satu sama lain.

Selanjutnya, seorang pengusaha industri batik dari Pekalongan meminta agar diberikan kesempatan mengimpor sendiri untuk meningkatkan daya saing. "Ada kesulitan dalam masalah administrasi, kami minta dibantu supaya dipermudah dalam izin atau syarat rekomendasi yang dipermudah," ucapnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun merespons beberapa keluhan tersebut, yaitu dengan membuat tim kecil sebagai bentuk tindak lanjut yang terdiri atas Kementerian Perdagangan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Pertanian, hingga Badan Pengawas Obat dan Makanan.

"Siang ini kami harap bisa menerbitkan izin untuk beberapa yang hadir, karena orang ingin patuh tapi tolong jangan berbelit-belit, ini permintaan yang fair juga," kata Sri Mulyani. Dia berkomitmen untuk meyakinkan Direktur Jenderal Bea dan Cukai untuk dapat memberikan izin impor secepat mungkin.

Sri Mulyani berharap dengan pelaksanaan strategi ini maka tata niaga yang lebih efektif, mudah, cepat, murah, dan transparan dapat terwujud. Selain itu, pasokan barang impor yang perlu izin (pembatasan) yang ditinggalkan oleh importir tidak patuh, maka akan diisi oleh importir patuh karena persyaratannya dapat dipenuhi.

"Pemerintah juga berharap, momentum penertiban tersebut akan mampu mendorong pertumbuhan industri dan ekonomi dalam negeri," kata Sri Mulyani.

GHOIDA RAHMAH