BI Sampaikan Kajian Redenominasi Mata Uang di Kantor Presiden  

Reporter

Kamis, 27 Juli 2017 17:12 WIB

Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo saat bersaksi dalam sidang lanjutan korupsi E-KTP di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis, 30 Maret 2017. Tempo/Aghniadia

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo mengatakan Bank Indonesia mendiskusikan kajian tentang redenominasi rupiah di kantor Presiden. Ada beberapa hal yang disampaikan terkait dengan rencana pengurangan digit angka tanpa mengurangi nilai mata uang rupiah itu di sana. Salah satunya penyampaian kajian akademis.

“Kami sampaikan bahwa kami sudah menyusun kajian akademis. Kami sudah melakukan pembicaraan dengan pemangku kepentingan, dan kalau ada kesempatan, kami akan diundang untuk membahas itu di sidang kabinet,” kata Agus di Hotel Grand Sahid Jaya, Kamis, 27 Juli 2017.

Simak: Jokowi: Redenominasi Rupiah Masih Butuh Waktu Lama

Meski demikian, kata Agus, itu masih tahap awal. Ia meminta dukungan agar rencana Bank Indonesia ini dinilai sebagai hal yang positif, dan jangan sampai tersebar informasi yang tidak benar, karena redenomisasi berbeda dengan sanering, di mana nilai mata uang ikut berkurang. Selain itu, dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk berpindah dari mata uang dengan digit yang sekarang menuju mata uang dengan digit redenominasi.

“Redenominasi itu bukan sanering. Selain itu ,mata uang itu kalau diselesaikan undang-undangnya, akan ada masa transisi paling tidak tujuh tahun dan ditambah empat tahun. Jadi paling tidak sebelas tahun,” kata Agus.

Agus belum dapat menjelaskan lebih lanjut bagaimana kajian akademis terkait dengan redenominasi itu. Baru ketika dibicarakan dan mendapat dukungan pemerintah, pihaknya akan mulai menindaklanjutinya dengan membahasnya bersama pemerintah dan DPR.

“Sebetulnya sejak 2013 itu BI sudah menganggarkan untuk kami menindaklanjuti RUU redenominasi rupiah tapi untuk pemerintah tentu belum. Yang ingin kami sampaikan ini adalah tahap awal. Nanti kalau sudah ada undang-undangnya, baru kita tindaklanjuti. Kalau sudah ada undang-undangnya, paling tidak persiapan dua tahun, setelah itu 2020-2024 itu adalah periode transisi,” kata Agus.

DESTRIANITA


Berita terkait

Ekonomi NTB Tumbuh Positif, Ekspor Diprediksi Meningkat

13 jam lalu

Ekonomi NTB Tumbuh Positif, Ekspor Diprediksi Meningkat

Perkembangan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) 2023 tumbuh positif.

Baca Selengkapnya

Meski BI Rate Naik, PNM Tak Berencana Naikkan Suku Bunga Kredit

1 hari lalu

Meski BI Rate Naik, PNM Tak Berencana Naikkan Suku Bunga Kredit

PNM menegaskan tidak akan menaikkan suku bunga dasar kredit meskipun BI telah menaikkan BI Rate menjadi 6,25 persen.

Baca Selengkapnya

BRI Klaim Kantongi Izin Penggunaan Alipay

1 hari lalu

BRI Klaim Kantongi Izin Penggunaan Alipay

Bank Rakyat Indonesia atau BRI mengklaim telah mendapatkan izin untuk memproses transaksi pengguna Alipay.

Baca Selengkapnya

Suku Bunga Acuan Naik Jadi 6,25 Persen, BCA Belum akan Ikuti

2 hari lalu

Suku Bunga Acuan Naik Jadi 6,25 Persen, BCA Belum akan Ikuti

BCA belum akan menaikkan suku bunga, pasca BI menaikkan suku bunga acuan ke angka 6,25 persen.

Baca Selengkapnya

Kenaikan BI Rate Berpotensi Tekan Penyaluran Kredit

2 hari lalu

Kenaikan BI Rate Berpotensi Tekan Penyaluran Kredit

Kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) menjadi 6,25 persen bisa berdampak pada penyaluran kredit.

Baca Selengkapnya

BI Perluas Cakupan Sektor Prioritas KLM untuk Dukung Pertumbuhan Kredit

2 hari lalu

BI Perluas Cakupan Sektor Prioritas KLM untuk Dukung Pertumbuhan Kredit

BI mempersiapkan perluasan cakupan sektor prioritas Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM).

Baca Selengkapnya

BI Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Naik 4,7-5,5 Persen Tahun Ini

3 hari lalu

BI Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Naik 4,7-5,5 Persen Tahun Ini

BI sedang mempersiapkan instrumen insentif agar mendorong pertumbuhan ekonomi.

Baca Selengkapnya

BI Catat Rp 2,47 T Modal Asing Tinggalkan RI Pekan Ini

4 hari lalu

BI Catat Rp 2,47 T Modal Asing Tinggalkan RI Pekan Ini

BI mencatat aliran modal asing yang keluar pada pekan keempat April 2024 sebesar Rp 2,47 triliun.

Baca Selengkapnya

Ekonom Ideas Ingatkan 3 Tantangan RAPBN 2025

5 hari lalu

Ekonom Ideas Ingatkan 3 Tantangan RAPBN 2025

Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies (Ideas) Yusuf Wibisono menyebut RAPBN 2025 akan sejumlah tantangan berat.

Baca Selengkapnya

Zulhas Tak Khawatir Rupiah Melemah, BI Mampu Hadapi

6 hari lalu

Zulhas Tak Khawatir Rupiah Melemah, BI Mampu Hadapi

Zulhas percaya BI sebagai otoritas yang memiliki kewenangan akan mengatur kebijakan nilai tukar rupiah dengan baik di tengah gejolak geopolitik.

Baca Selengkapnya