Sofyan Djalil, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional. TEMPO/Tony Hartawan
TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah terus menggodok rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke wilayah lain. Menurut Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil ada empat wilayah yang sedang dikaji.
Sofyan menolak menyebutkan lokasi empat wilayah tersebut. Ia hanya menyebutkan bahwa saat ini ada empat lokasi yang tengah dipertimbangkan.
Pemindahan ibu kota negara, kata Sofyan, bukan perkara mudah. Sebab ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan seperti status hutan yang akan digunakan untuk pembukaan lahan.
"Soal ketersediaan lahan, kami lihat apakah ada hutan yang bisa dikonversi, apa fungsinya, siapa pemiliknya, apa statusnya, apakah Hak Guna Usaha atau tanah industri," ujar Sofyan saat dicegat di kompleks Istana Kepresidenan, Rabu, 19 Juli 2017.
Di sisi lain, kata Sofyan, dirinya juga tidak ingin apabila pembukaaan lahan untuk pemindahan ibu kota sampai merusak hutan yang dianggap paru-paru dunia. Dengan kata lain, jangan sampai membuka lahan di kawasan hutan lindung. "Di luar faktor lahan, kami harus lihat kecocokan lahan, topografi, hidrologi, faktor bencana, dan lain-lain," ujar Sofyan melengkapi.
Secara terpisah, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution enggan menanggapi rencana pemindahan ibu kota Indonesia. Ditanyai awak media, ia memilih tutup mulut. "Tunggu nanti pas ratas saja saya kira," ujarnya mengakhiri.
Rencana pemindahan ibu kota Indonesia sudah lama dikaji. Kabar terakhir, pemerintah sudah mulai membidik tahun 2018 sebagai tahun dimulainya kegiatan pemindahan ibu kota Indonesia ke wilayah yang masih dirahasiakan.
Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa atas pemerintahan di Indonesia yang terlalu Jawa sentris. Di sisi lain, untuk meratakan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
