Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan dialog dengan pelaku pasar modal di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, 4 Juli 2017. ANTARA/Wahyu Putro A
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan saat ini merupakan waktu yang tepat untuk memulai implementasi dan mendorong rancangan undang-undang (RUU) tentang Penetapan Harga Rupiah (redenominasi rupiah) dalam program legislasi nasional (Prolegnas) tahun ini.
"Kan, APBN kita waktu itu sudah dianggap kembali memiliki kredibilitas dan realistis, sehingga kita bisa mendapatkan investment grade," ujarnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 18 Juli 2017.
Sri Mulyani menuturkan dari sisi neraca pembayaran juga tampak terjadi penguatan, sedangkan untuk kebijakan perekonomian saat ini pun dijaga konsisten. "Kondisi ekonomi tetap terjaga, pasti akan bisa menuju ke hal yang positif," katanya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan Marwanto menuturkan saat ini RUU redenominasi tengah dalam proses pengajuan ke dewan.
"Redenominasi belum masuk Prolegnas waktu pembahasan di DPR, semoga segera setelah ini masuk, kalau ada UU yang selesai bisa masuk lagi," ucapnya. Namun, Marwanto mengaku tak tahu pasti kapan waktu tersebut tiba.
Gubernur BI Agus D.W. Martowardojo sebelumnya berujar redenominasi siap dilakukan karena kondisi perekonomian yang membaik. Dia mengatakan dibutuhkan waktu transisi sekitar tujuh hingga delapan tahun untuk bisa mengimplementasikannya secara keseluruhan. "Kalau misalnya masuk ke Prolegnas 2017, tahun depan sudah bisa kita mulai sosialisasikan," katanya, Jumat pekan lalu.
Kondisi perekonomian yang membaik itu di antaranya adalah inflasi yang rendah sesuai sasaran 4 plus minus 1 persen dan pertumbuhan ekonomi yang berada di atas 5 persen. "Kebetulan juga RUU itu hanya 18 pasal. Mungkin bisa jadi suatu yang dipertimbangkan untuk dibahas."
Menurut Sri Mulyani, proses transisi kebijakan redenominasi yang akan memakan waktu lama harus ditopang dengan pondasi perekonomian yang harus terjaga dengan baik. Begitu pula dengan stabilitas neraca pembayaran, kebijakan fiskal, dan moneter. "Semua harus memiliki kualitas terjaga sehingga menimbulkan kepercayaan diri," ucapnya.
