Menteri ESDM Ignasius Jonan meresmikan peluncuran aplikasi One Map dan AMORA di gedung Sekjen ESDM, Gambir, Jakarta Pusat, 31 Mei 2017. TEMPO/Aghniadi
TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Suhardi Alius menyatakan pihaknya mengawasi obyek-obyek vital yang tak tertutup kemungkinan jadi sasaran teroris. Obyek-obyek vital yang sering menjadi pusat keramaian di masyarakat seperti terminal, pelabuhan, stasiun dan beberapa tempat lainnya.
Suhardi menyebutkan teror menimbulkan ketakutan di masyarakat. "Kita tidak bisa meng-underestimate obyek vital ini. Jika migas terganggu, maka negara juga akan terganggu. Karena ini salah satu sumber pendapatan negara juga," kata dia, di ruang Sarulla, Kementerian ESDM, Selasa, 18 Juli 2017.
Hal ini terkait dengan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Deputi Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisme, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dengan Direktur Jenderal Kementerian ESDM yang dilakukan hari ini. Mereka yang menandatangani perjanjian itu adalah Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Ign Wiratmadja Puja, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Bambang Gatot Ariyono, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Andi Noorsaman Sommeng, dan Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Kedaulatan Energi Ridha Mulyana.
Suhardi menjelaskan, masalah terorisme telah menjadi isu global dan menjadi konsentrasi seluruh dunia bagaimana mencegah dan menanggulangi aksi terorisme. "Jadi kalau kita lihat, ini lebih ke pendekatan, karena lebih bagus mengidentifikasi masalahnya termasuk pencegahannya. Termasuk kesiapsiagaan kita untuk bisa mencegah terorisme," tuturnya.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan meminta agar pihaknya juga dilibatkan secara langsung terkait pencegahan terorisme usai penandatanganan ini. Di samping upaya dilakukan oleh BNPT, ia menugaskan Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Teguh Pamudji untuk menjadi penanggungjawab harian dalam kegiatan ini.
"Kalau misalnya ada sosialisasi juga, saya kira mungkin nanti ada baiknya bisa dilibatkan. Mungkin jalan dari unit kerja kami terkait pembahasan yg ini. Kita ingin kulturnya ini bukan kultur sistem, tapi kekerabatan," tutur Jonan.
Jonan menyarankan satu atau dua orang unit kerja dalat ditugaskan menjadi liaison officer (LO) sehungga hasil sosialisasi dari BNPT bisa disosialisasikan kembali di beberapa unit kerja. "Itu kita kerjakan, seperti di Pusat Penyimpanan BBM dan di Hulu Migas. Memang di lepas pantai sulit, tapi kan yang di onshore banyak," kata Jonan.
