Angka Kemiskinan Naik dalam Enam Bulan  

Reporter

Selasa, 18 Juli 2017 09:13 WIB

Dua pria mencari logam di dasar sungai di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur, Minggu (17/5). Angka kemiskinan nasional pada 2009 berkisar 12-13,5 % atau lebih rendah dari 2008 yang mencapai 15,4 %. Tempo/Panca Syurkani

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan keterlambatan penyaluran bantuan beras pemerintah (beras rakyat sejahtera atau rastra) mendorong peningkatan garis kemiskinan periode September 2016-Maret 2017. Musababnya, kebutuhan pokok, seperti beras, berkontribusi 20-26 persen terhadap garis kemiskinan di perkotaan dan perdesaan.

"Salah satu penghambatnya adalah keterlambatan rastra Januari sampai Maret karena stabilisasi harga beras kunci penting supaya tidak ada kenaikan kemiskinan," kata Kepala BPS Suhariyanto di kantornya, Senin, 17 Juli 2017.

Garis kemiskinan selama enam bulan terakhir (September 2016-Maret 2017) meningkat 3,45 persen atau 5,67 persen dibanding periode YANG sama tahun lalu (Maret 2016-Maret 2017). Kebutuhan pokok, seperti makanan, berkontribusi besar terhadap peningkatan ini, terutama untuk komoditas beras, rokok kretek filter, telur ayam ras, dan daging ayam ras. Garis kemiskinan atau batas kemiskinan adalah tingkat minimum pendapatan yang dianggap perlu dipenuhi untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi di suatu negara.

Baca: Pemerintah Perangi Kemiskinan Lewat Dana Transfer

Menurut Suhariyanto, peningkatan garis ini sedikit diimbangi oleh peningkatan upah buruh tani dan buruh bangunan yang naik masing-masing menjadi Rp 49.912 dan Rp 83.975 per hari. Selain itu, inflasi pada Juni cukup terkendali, sebesar 0,43 persen atau 4,37 persen secara tahunan. "Itu cukup berpengaruh. Akibatnya, ada penurunan persentase kemiskinan meskipun tipis sekali," katanya.

Sebelumnya, Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Bambang Widianto mengatakan keterlambatan penyaluran bantuan beras untuk 15 juta warga miskin terkendala teknis administrasi dan penyalurannya di Kementerian Sosial. Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla pun memastikan menteri terkait segera melaksanakan penyaluran tepat waktu.

Simak: Angka Kemiskinan 2018 Ditargetkan Turun Jadi 9 Persen

Direktur Utama Perusahaan Umum (Perum) Bulog Djarot Kusumayakti mengatakan timnya telah menyalurkan 80 persen rastra dari total target 1,3 juta ton hingga Juni. "Sudah kami salurkan per April, tapi untuk kuota Februari dan Maret dulu," kata Djarot kepada Tempo.

Djarot mengatakan perintah penahanan penyaluran berasal dari Menteri Pertanian dan Menteri Sosial. Penundaan tersebut mengakibatkan kualitas beras semakin menurun. Akibatnya, Bulog harus memilah kembali beras layak yang mesti disalurkan secepat mungkin. "Kami proses dan cek, menjaga agar tidak ada yang di bawah standar."

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance, Eko Listyanto, mengatakan pemerintah perlu mengevaluasi penyaluran bantuan dan subsidi untuk menekan angka kemiskinan. Meskipun anggaran subsidi bertambah hingga Rp 169,1 triliun dalam APBN, target pengurangan persentase penduduk miskin dan rasio Gini semakin sulit dilakukan. "Artinya, pendekatan menangani kemiskinan selama ini tak ada perubahan. Kesuksesan program direpresentasikan dari semakin sedikitnya anggaran program itu."

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengakui perlunya kebijakan tambahan untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan pemerataan. "Kebijakan pemerataan memang harus di-push, itu kan baru jalan sedikit. Agustus ini baru kami percepat," katanya.

Jumlah penduduk miskin baru bertambah 6.900 orang sejak September 2016 hingga Maret 2017 menjadi 27,7 juta jiwa. Penduduk miskin lebih banyak tersebar di perdesaan dibanding di perkotaan.

Suhariyanto menambahkan, angka kemiskinan telah mencapai titik terparah dari 2011. Tahun ini, persentase penduduk miskin telah mencapai 10,64 persen. “Ini sudah mendekati titik hardcore poverty 10 persen. Artinya, untuk menurunkan sedikit saja, perlu effort luar biasa,” ucapnya.

Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Sairi Hasbullah mengatakan titik pertumbuhan kesejahteraan orang miskin juga melambat meskipun pendapatannya meningkat. Sebaliknya, kekayaan kelas menengah semakin tumbuh dan kelas teratas justru menurun. Sekitar 60 persen jumlah penduduk merupakan kelas menengah. “Kenaikan di kelas paling bawah kurang cepat. Pembangunan dinikmati lapisan menengah ke atas, bukan tertinggi, sehingga ketimpangan stagnan,” kata Sairi.

Berikut ini data kemiskinan Maret 2017
Rasio Gini: 0,393 persen
Jumlah penduduk miskin: 27,7 juta orang
Penduduk miskin kota: 7,72 persen
Penduduk miskin desa: 13,93 persen

PUTRI ADITYOWATI

Berita terkait

10 Negara Termiskin di Dunia Berdasarkan PDB per Kapita

1 hari lalu

10 Negara Termiskin di Dunia Berdasarkan PDB per Kapita

Berikut ini daftar negara termiskin di dunia pada 2024 berdasarkan PDB per kapita, semuanya berada di benua Afrika.

Baca Selengkapnya

Neraca Perdagangan Kita Surplus 47 Bulan Berturut-turut, Apa Penyebabnya?

5 hari lalu

Neraca Perdagangan Kita Surplus 47 Bulan Berturut-turut, Apa Penyebabnya?

Indonesia memperpanjang rekor surplus neraca perdagangan dalam 47 bulan terakhir pada Maret 2024

Baca Selengkapnya

Terkini Bisnis: Putusan MK Pengaruhi IHSG, Bandara Sam Ratulangi Mulai Dibuka

5 hari lalu

Terkini Bisnis: Putusan MK Pengaruhi IHSG, Bandara Sam Ratulangi Mulai Dibuka

Pembacaan putusan sengketa Pilpres di MK memengaruhi IHSG. Perdagangan ditutup melemah 7.073,82.

Baca Selengkapnya

Impor Maret 2024 Turun 2,6 Persen, Impor Bahan Baku Turun tapi Barang Konsumsi Naik

5 hari lalu

Impor Maret 2024 Turun 2,6 Persen, Impor Bahan Baku Turun tapi Barang Konsumsi Naik

BPS mencatat impor pada Maret 2024 turun 2,6 persen secara bulanan. Impor bahan baku dan bahan penolong turun, tapi barang konsumsi naik.

Baca Selengkapnya

BPS: Impor Beras pada Maret 2024 Melonjak 29 Persen

5 hari lalu

BPS: Impor Beras pada Maret 2024 Melonjak 29 Persen

Badan Pusat Statistik atau BPS mengungkapkan terjadi lonjakan impor serealia pada Maret 2024. BPS mencatat impor beras naik 2,29 persen. Sedangkan impor gandum naik 24,54 persen.

Baca Selengkapnya

BPS Sebut Iran dan Israel Bukan Mitra Utama Dagang RI: Dampak Konflik Tak Signifikan

5 hari lalu

BPS Sebut Iran dan Israel Bukan Mitra Utama Dagang RI: Dampak Konflik Tak Signifikan

BPS menilai dampak konflik geopolitik antara Iran dan Israel tak berdampak signifikan terhadap perdangan Indonesia. Begini penjelasan lengkapnya.

Baca Selengkapnya

Surplus Perdagangan Maret Tembus USD 4,47 Miliar, Ditopang Ekspor Logam Dasar dan Sawit

5 hari lalu

Surplus Perdagangan Maret Tembus USD 4,47 Miliar, Ditopang Ekspor Logam Dasar dan Sawit

Surplus perdagangan Indonesia pada Maret 2024 tembus US$ 4,47 miliar. Surplus 47 bulan berturut-turut.

Baca Selengkapnya

Timur Tengah Memanas, BPS Beberkan Sejumlah Komoditas yang Harganya Melonjak

5 hari lalu

Timur Tengah Memanas, BPS Beberkan Sejumlah Komoditas yang Harganya Melonjak

Badan Pusat Statistik atau BPS membeberkan lonjakan harga komoditas akibat memanasnya tekanan geopolitik di Timur Tengah.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Bertemu Managing Director IFC, Apa Saja yang Dibicarakan?

5 hari lalu

Sri Mulyani Bertemu Managing Director IFC, Apa Saja yang Dibicarakan?

Sri Mulyani melakukan pertemuan bilateral dengan Managing Director IFC Makhtar Diop di Washington DC, Amerika Serikat. Apa saja yang dibicarakan?

Baca Selengkapnya

Prabowo Bertemu Tony Blair Bahas Strategi Pengentasan Kemiskinan hingga Pemberdayaan Ekonomi Lokal

7 hari lalu

Prabowo Bertemu Tony Blair Bahas Strategi Pengentasan Kemiskinan hingga Pemberdayaan Ekonomi Lokal

Tony Blair dan Prabowo Subianto berdiskusi membahas isu-isu global dan strategi untuk mewujudkan visi Indonesia menjadi negara maju

Baca Selengkapnya