Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) berbincang dengan Menteri BUMN Rini Soemarno (tengah) dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (kanan) sebelum mengikuti rapat terbatas tentang Persiapan Penyelenggaraan Pertemuan Tahunan IMF-World Bank 2018 di Kantor Presiden, Jakarta, 3 Mei 2017. Pertemuan tahunan International Monetary Fund (IMF) dan World Bank akan berlangsung pada 12-14 Oktober 2018 mendatang di Nusa Dua, Bali. ANTARA FOTO
TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali menggantikan Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno dalam rapat kerja dengan Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat, Kamis, 13 Juli 2017. Rapat kerja itu antara lain membahas rencana kerja anggaran kementerian dan lembaga Kementerian BUMN yang berada di bawah Rini Soemarno.
Rapat kerja dipimpin oleh Ketua Komisi VI DPR Teguh Juwarno. Sri Mulyani mewakili Menteri BUMN Rini Soemarno yang hingga kini masih dilarang menghadiri rapat dengan Komisi VI DPR.
Larangan Rini Soemarno ke DPR merupakan permintaan dari Panitia Khusus Angket Pelindo II DPR, sejak Desember 2015. Larangan itu belum dicabut hingga kini. Sebagai gantinya, Presiden Jokowi mengirim menteri keuangan untuk menghadiri rapat antara DPR dengan Kementerian BUMN.
Dalam rapat kerja yang digelar siang ini, Sri Mulyani mengusulkan dua badan usaha milik negara mendapat penyertaan modal negara dalam rancangan anggaran pendapatan belanja negara perubahan 2017. Dua perusahaan pelat merah yang mendapat penyertaan modal adalah PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebesar Rp 2 triliun dan PT Djakarta Lloyd (Persero) sebesar Rp 379,3 miliar.
