TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution hari ini melakukan rapat koordinasi untuk membahas langkah-langkah mekanisme integrasi dan sinkronisasi implementasi kebijakan satu peta (one map policy) di lapangan.
“Kami membahas tiga tema yang menjadi prioritas kebijakan ini, yaitu batas kabupaten/kota, kawasan hutan, dan RTRW (rencana tata ruang wilayah),” ujarnya melalui keterangan tertulis, Selasa, 11 Juli 2017.
Baca: Jokowi Minta Pulau Kalimantan Jadi Prioritas Kebijakan Satu Peta
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil, Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Hasanuddin Z. Abidin, serta perwakilan kementerian dan lembaga terkait. Darmin mengatakan pemerintah telah cukup lama menetapkan sejumlah langkah percepatan pelaksanaan program kebijakan satu peta.
Langkah tersebut adalah kompilasi data informasi geospasial tematik (IGT) dari kementerian/lembaga yang kemudian diintegrasikan dengan informasi geospasial dasar (IGD). Dalam rapat, Darmin juga sempat menyinggung tentang implementasi kebijakan satu peta di Kalimantan. Berdasarkan data BIG, dari total 79 peta tematik di Kalimantan, 71 di antaranya sudah terkumpul dan 8 sisanya belum tersedia. Selanjutnya, 63 peta tematik telah selesai terintegrasi, 6 di antaranya dalam perbaikan kementerian/lembaga dan 2 peta sedang diverifikasi.
Kebijakan satu peta ini telah memiliki payung hukum, yaitu Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016. Dengan adanya kebijakan itu, konflik yang timbul akibat tumpang tindih pemanfaatan lahan diharapkan dapat selesai, khususnya untuk daerah dengan lahan yang luas, seperti Kalimantan. BIG juga telah menyiapkan sejumlah langkah penyelesaian untuk masalah tumpang tindih itu. Pertama, identifikasi dan penyelesaian tumpang tindih peta batas kawasan hutan dan peraturan daerah RTRW. Kedua, identifikasi dan penyelesaian tumpang tindih peta RTRW dengan peta batas.
Sofyan mengatakan, sebaiknya dibuat peraturan tentang siapa saja yang berhak mengakses data-data kebijakan satu peta. Kemudian, kata dia, diperlukan juga aturan tentang penerimaan negara bukan pajak yang akan menjadi potensi pemasukan negara. “Kami perlu siapkan sistem tracking untuk melihat siapa saja yang telah mengakses data-data kebijakan satu peta. Jangan sampai semua orang bisa mengakses data tersebut,” ujarnya.
Baca: Jokowi Minta Pembuatan Peta Geospasial Tematik ...
Kebijakan satu peta ini dinilai penting dan sangat dibutuhkan untuk menyatukan seluruh formasi peta yang diproduksi berbagai sektor. Juga menjaga kerahasiaan data. Karena itu, dibutuhkan pembuatan aturan tentang pihak-pihak yang dapat mengakses data tersebut, tak hanya di BIG, tapi kementerian/lembaga.
GHOIDA RAHMAH
Berita terkait
Menko Airlangga Bicara Ekonomi RI hingga Hasil Pemilu di Hadapan Pebisnis Inggris
5 hari lalu
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bicara perkembangan ekonomi terkini, perkembangan politik domestik dan keberlanjutan kebijakan pasca Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaAirlangga Nilai Putusan MK Beri Kepastian bagi Investor
13 hari lalu
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto merespons soal dampak putusan MK yang menolak seluruh gugatan sengketa Pilpres.
Baca SelengkapnyaNilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Tembus Rp16.100, Mirip dengan Kurs Krismon Mei 1998
19 hari lalu
Sejarah terulang lagi, nilai tukar rupiah melemah sampai ke titik di atas Rp16 ribu per dolar AS, sama seperti saat krisis moneter 1998.
Baca SelengkapnyaMenko Perekonomian Airlangga Sebut Bakal Lakukan Antisipasi Imbas Serangan Iran ke Israel
20 hari lalu
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut bakal melakukan antisipasi imbas serangan Iran ke Israel agar perekonomian tidak terdampak lebih jauh.
Baca SelengkapnyaJawaban Airlangga Soal Permintaan Dia Jadi Saksi di Sidang Sengketa Pilpres
36 hari lalu
Majelis hakim MK menyatakan akan mempertimbangkan untuk menghadirkan menteri Jokowi ke sidang sengketa pilpres.
Baca SelengkapnyaTerkini: Ini Daftar Bansos dan BLT yang Cair Maret 2024, Pencairan BLT Mitigasi Risiko Pangan Rp 600 Ribu Ditunda
24 Februari 2024
Pemerintah bakal kembali menggelontorkan bantuan sosial (bansos) dan bantuan langsung tunai (BLT) pada Maret 2024.
Baca SelengkapnyaPemerintah Impor Beras 1,6 Juta Ton, Bos Bulog: 500 Ribu Ton dalam Proses Muat
15 Februari 2024
Perum Bulog angkat bicara soal ini soal rencana pemerintah mengimpor beras sebanyak 1,6 juta ton pada tahun ini.
Baca SelengkapnyaMenko Perekonomian Airlangga Berencana Pantau Quick Count Pemilu 2024 Bareng Prabowo
14 Februari 2024
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto berencanya memantau quick count atau perhitungan cepat siang ini.
Baca SelengkapnyaTerkini: Begini Kata Airlangga, Sri Mulyani, Erick Thohir, dan Sandiaga Usai Nyoblos Pemilu
14 Februari 2024
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto mencoblos di TPS 05 Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Baca SelengkapnyaAirlangga Hartarto Nyoblos di TPS 05 Melawai, Berharap Pemilu Berjalan Aman Damai
14 Februari 2024
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mencoblos di TPS 05 Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Baca Selengkapnya