Asumsi Makro 2018 Disetujui, Ini Target Pertumbuhan Ekonomi

Reporter

Editor

Setiawan

Selasa, 11 Juli 2017 13:35 WIB

Azis Syamsuddin (tengah). TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui asumsi makro yang diusulkan oleh pemerintah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2018. Sebelumnya, asumsi dasar tersebut telah dibahas dan disetujui oleh Badan Anggaran DPR.

Baca: Ekonomi 2018, DPR Sepakat Asumsi Pertumbuhan 5,2 - 5,6 Persen

"Tema Rencana Kerja Pemerintah 2018 adalah 'Memacu Investasi dan infrastuktur untuk pertumbuhan dan pemerataan," ujar Ketua Badan Anggaran DPR Azis Syamsuddin dalam Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 11 Juli 2017.

Dalam RAPBN 2018, pertumbuhan ekonomi ditargetkan mencapai 5,2-5,6 persen dengan laju inflasi sebesar 2,5-4,5 persen. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dipatok sekitar Rp 13.300-13.500. Sementara suku bunga SPN tiga bulan sebesar 4,8-5,6 persen.

Harga minyak mentah atau Indonesian Crude Price (ICP) dalam RAPBN 2018 ditetapkan sebesar US$ 45-55 per barel. Adapun lifting minyak bumi ditargetkan 771-815 ribu barel per hari dan lifting gas bumi dipatok 1.194-1.235 ribu barel setara minyak per hari.

Pada 6 Juni lalu, Badan Anggaran DPR menggelar rapat kerja bersama pemerintah. Dalam rapat itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berujar pertumbuhan ekonomi pada 2018 akan ditopang oleh perbaikan ekspor dan pertumbuhan sejumlah sektor ekonomi.

Baca: Penting, Sri Mulyani Jelaskan Pertumbuhan Ekonomi ...

Tahun depan, menurut Sri Mulyani, sektor pertanian diprediksi tumbuh 3,6-4 persen. Pertumbuhan sektor pertambangan diproyeksikan mencapai 1,4-1,7 persen. Sementara itu, pertumbuhan kredit perbankan tahun depan diprediksi dapat mencapai 11-13 persen.

ANGELINA ANJAR SAWITRI

Berita terkait

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

3 jam lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Sebut Pertumbuhan Ekonomi Global Bakal Stagnan di 3,2 Persen, Bagaimana Dampaknya ke RI?

3 jam lalu

Sri Mulyani Sebut Pertumbuhan Ekonomi Global Bakal Stagnan di 3,2 Persen, Bagaimana Dampaknya ke RI?

Sri Mulyani menyebut perkiraan pertumbuhan ekonomi global pada tahun ini bakal relatif stagnan dengan berbagai risiko dan tantangan yang berkembang.

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

1 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

2 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

2 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

2 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ekonomi NTB Tumbuh Positif, Ekspor Diprediksi Meningkat

2 hari lalu

Ekonomi NTB Tumbuh Positif, Ekspor Diprediksi Meningkat

Perkembangan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) 2023 tumbuh positif.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

3 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

3 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

4 hari lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya